Oleh. Yuniarti Dwiningsih
Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mendesak agar pemerintah melalui Kementerian komunikasi dan Informatika atau kominfo dapat memblokir _game online_ yang mengandung kekerasan dan seksualitas. Pasalnya game seperti itu bisa berdampak buruk pada anak terutama yang bergenre _Battle Royale_ seperti Free Fire yang sangat populer saat ini.
Menanggapi hal tersebut menteri komunikasi dan Informatika, Budi Ari Setiadi, mengatakan siap memblokir atau men- _take down_ game-game _online_ tersebut apabila terbukti bermuatan kekerasan dan pornografi. Budi Ari juga meminta agar masyarakat ikut serta melaporkan _game-game_ lainnya yang bermuatan kekerasan dan pornografi melalui kanal aduankonten.id. (katadata.co.id, 12/4/2024)
Maraknya peredaran _game online_ memang terbukti memberikan dampak buruk terhadap anak. Terlebih jika game tersebut dikonsumsi sejak masa sebelum akil baliq yang mana akal mereka belum sempurna untuk memilah mana yang baik dan yang buruk. Tak heran jika kasus perundungan hingga tawuran di kalangan pelajar semakin meningkat seiring kemudahan mengakses _game online._
Teknologi bak pisau bermata dua. Di satu sisi, teknologi digital yang berkembang pesat memang sangat dibutuhkan oleh negara. Misalnya untuk meningkatkan kualitas pendidikan oleh guru maupun siswa agar kegiatan belajar mengajar menjadi semakin mudah variatif dan menyenangkan. Namun, di sisi lain potensi penyalahgunaan teknologi di kalangan siswa berupa maraknya _game online_ dan pornografi tak bisa dihindari.
Mirisnya, negara saat ini malah sedang mengembangkan _game_ _online_ dalam negeri yang beralasan untuk meningkatkan perekonomian. Memang, tidak semua _game online_ mengandung konten kekerasan dan pornografi, tetapi sebagian besar game online mengandung unsur kekerasan seperti adegan peperangan dengan senjata tajam hingga pertumpahan darah. Ditambah lagi dengan kurangnya pengawasan orang tua, menjadikan anak mudah mengaksesnya.
Parahnya, pemerintah sendiri abai terhadap peran utamanya sebagai pengurus umat termasuk penanggung jawab pembentukan karakter generasi. Pemerintah tidak melakukan tindakan tegas terhadap peredaran _game online_ yang mengandung konten kekerasan. Pemerintah cenderung bertindak saat adanya laporan ataupun desakan dari masyarakat. Namun, itu pun hanya diselesaikan setengah-setengah tanpa kejelasan yang tegas dan pasti.
Dengan adanya dukungan yang pemerintah berikan pada pengembangan _game online_ tersebut bisa ditebak bahwa anak-anak akan semakin kecanduan bermain _game_ daripada melakukan kegiatan yang lebih bermanfaat lainnya.
Inilah secuil gambaran negara yang menerapkan sistem kapitalisme sekularisme. Dalam sistem ini, rakyat dibentuk menjadi pribadi yang hanya berorientasi pada kepuasan duniawi serta dijadikan sebagai pasar bagi bisnis kapitalis. Keuntungan yang didapatkan dari bisnis _game online_ ini sangat menggiurkan bagi para pengembang gim. Begitu pun negara pastinya akan memperoleh pemasukan berupa pajak. Apalagi saat ini, _game online_ sudah diakui sebagai cabang olahraga atau e-sports sehingga keberadaannya semakin eksis.
Bagi negara yang berasaskan kapitalisme sendiri, hal semacam ini akan terus dipelihara karena memberikan keuntungan materi meskipun bisa mengakibatkan kecanduan dan merusak generasi.
Memanfaatkan teknologi hanya untuk meraih keuntungan materi semata tanpa memperdulikan dampak buruknya terhadap nasib generasi penerus kedepannya merupakan wajah asli dari sistem kapitalisme sekularisme. Karena itu, untuk menyelesaikan masalah ini dibutuhkan aturan negara yang peduli pada generasi dan bersungguh-sungguh membentuk generasi berkualitas unggul dan berakidah kuat.
Yang mampu mewujudkan hal tersebut hanyalah Daulah Islam melalui sistem pendidikan Islam. Dalam Daulah Islam, generasi akan mendapatkan akses pendidikan yang leluasa.
Selain itu, Daulah Islam juga akan membuka lapangan pekerjaan sebesar-besarnya untuk laki-laki yang memiliki kewajiban untuk memenuhi nafkah anggota keluarganya. Sedangkan ibu bisa fokus untuk mendidik anak-anak mereka dan mengurus rumah tangga. Anak-anak pun akan mendapatkan haknya yaitu diasuh dan dididik dengan baik. Keluarga, masyarakat, dan negara saling bersinergi mendidik generasi.
Sistem pendidikan Islam dengan kurikulum yang berbasis akidah Islam bertujuan membentuk generasi yang berkepribadian mulia. Generasi dibina agar memiliki pola pikir Islam dan pola sikap Islam sehingga berusaha beramal sesuai syariat Islam. Dengan begitu, mereka senantiasa berbuat untuk meraih rida Allah semata. Bukan untuk kepuasan duniawi semata sebagaimana _mindset_ kapitalisme.
Daulah pasti akan memberikan penjagaan ketat bagi penggunaan teknologi agar tidak disalahgunakan atau membawa dampak buruk. Negara juga akan memberi panduan agar pemanfaatan teknologi dilakukan dengan semestinya. Pastinya teknologi ini tidak boleh melanggar batas-batas syariat. Aplikasi-aplikasi atau konten-konten tidak boleh yang menimbulkan bahaya dan melenakan penggunanya dari beramal saleh.
Inilah peran penting negara dalam melindungi generasi dari berbagai hal yang bisa mengancam atau merusaknya. Hal ini hanya bisa dilakukan bila Islam diterapkan secara kafah di dalam kehidupan.
_Wallahualam bissawwab_ [YS]
0 Comments: