Oleh. Sri Suratni
Beberapa hari yang lalu, santer pemberitaan seputar ratusan nakes yang dipecat setelah lahirnya kebijakan Bupati Manggarai Nusa Tenggara Timur Heribertus Nabit.
Pemecatan 249 nakes oleh Bupati Manggarai tersebut menjadi sorotan publik. Pasalnya alih-alih mengeluarkan kebijakan untuk menaikkan gaji dan memperpanjang masa kontrak nakes sesuai permintaan mereka saat menemui DPRD Manggarai beberapa waktu lalu, malah nasib malang yang menghadang mereka dan berujung dengan pemecatan.
Sungguh sangat miris dan memprihatinkan nasib nakes, gaji tidak seberapa hanya berkisar 400 ribu sampai 600 ribu perbulan itupun sejak Januari 2024 gaji mereka tidak dikeluarkan (viva.co.id, 13/4/2024)
Begitulah yang terjadi jika kebijakan bersumber dari akal bulus manusia. Para pejabat yang berwenang mengeluarkan berbagai peraturan, mereka akan senantiasa bertindak sewenang-wenang tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan lebih jauh masa depan orang-orang yang bekerja di bawah kewenangannya. Mereka para pejabat tidak lagi mengedepankan sisi kemanusiaan dan memikirkan bagaimana nasib nakes dan keluarga yang menjadi tanggungan mereka. Seolah-olah mereka seperti sapi perahan yang hanya dibutuhkan tenaga dan jasanya lalu diabaikan nasibnya. Digaji hanya ala kadarnya ditunda pula. Ketika memperjuangkan untuk kenaikan gaji dan meminta perpanjangan kontrak, dengan tanpa alasan yang mendasar dan sesukanya mengeluarkan putusan pemecatan terhadap mereka.
*Ilusi di Bumi Pertiwi*
Nasib tragis para nakes yang dipecat tidak terlepas dari diterapkannya sistem kapitalis sekuleris di negeri yang katanya agamis. Sistem buatan manusia ini menyuburkan berbagai tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan agama. Justru mengedepankan sifat-sifat individualis, arogansi dan menjadikan ajang bisnis berbagai sarana kepentingan umum seperti nakes. Tenaga dan jasa mereka diforsir untuk memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal kepada publik, tetapi kesejahteraan dan masa depan mereka tidak diperhitungkan. Bahkan terkesan mereka diperalat untuk menghasilkan pundi-pundi uang bagi sebagian individu, pejabat ataupun penguasa. Dari sini dapat kita fahami bahwa di sistem yang rusak dan merusak ini segala hal dilakukan dengan tujuan bisnis yang menghasilkan pendapatan bagi orang-orang yang di kepalanya hanya ada uang, uang dan uang, termasuk di dalamnya penguasa. Mereka abai dan tidak perduli nasib rakyatnya yang mengalami kesulitan. Mereka malah berfoya-foya dan berpesta pora di atas penderitaan rakyatnya sendiri. Mereka dengan leluasa melakukan tindakan korupsi triliyunan rupiah dengan bangga tanpa rasa bersalah sedikitpun.
Sungguh sangat jauh berbeda dengan sistem Islam. Islam menetapkan bahwa kesehatan beserta seluruh aspek terkait adalah tanggung jawab negara. Negara wajib menyediakan sarana kesehatan yang memadai bagi rakyatnya. Para nakes wajib dijamin kesejahteraannya oleh negara. Negara mengeluarkan gaji para nakes dari sumber dana yang tersedia di Baitulmal dan menanggung semua pembiayaan layanan publik berupa kesehatan oleh Baitulmal. Di dalam sistem Islam kita tidak akan menjumpai nasib para nakes yang memprihatinkan. Justru mereka digaji dengan mahal bahkan lebih dari cukup untuk kebutuhan individu dan keluarganya. Setiap bulan gaji mereka terjamin dan tidak pernah ditunda atau ditahan. Kas negara selalu tersedia untuk mengeluarkan gaji bulanan mereka. Dengan demikian kehidupan para nakes akan sejahtera di bawah naungan sistem Islam. _Wallahualam bissawab_. [ ry].
0 Comments: