Perkuat Bahan Pangan, Tidak Cukup Saat Ramadan Saja!

Oleh. Aan Nurhasanah 

Kebutuhan jasmani adalah hal yang penting dan genting. Maka, manusia dituntut untuk memenuhinya, karena jika tidak dipenuhi akan menyebabkan kemudaratan hingga kematian. Salah satu pemenuhannya adalah makan dan minum. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat ketersediaan bahan pangan demi tercapainya kesejahteraan.

Presiden Joko Widodo, memberikan arahan kepada Kepala Badan Nasional Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi, agar pemerintah terus memperkuat ketersediaan dan stabilitas pangan strategis menjelang Ramadan dan Idul Fitri, agar masyarakat dapat lebih nyaman dalam memperoleh akses pangan. 

"Untuk bulan puasa, insyaallah stok pangan kita aman, terutama beras. Kita siapkan dari sekarang. Untuk itu, terdapat 5 program kunci dalam kaitannya stabilisasi pangan yang secara kontinu terus kita implementasikan bersama para ‘stakeholder’ pangan se-Indonesia," kata Arief dikutip dari siaran persnya (republika.co.id, 27/2/2024).

Pemerintah tidak cukup memperkuat bahan pangan hanya saat menjelang Ramadan saja, karena manusia butuh makan setiap hari, yang harus segera terpenuhi, jika tidak terpenuhi akan menyebabkan kemudaratan.

Namun, sistem kapitalisme seakan tidak peduli terhadap nasib rakyatnya, melainkan siapa yang bertahan dia yang kuat, bahkan dapat dikatakan antara penguasa dan rakyat bagaikan penjual dan pembeli, yang hanya mengharapkan keuntungan demi keuntungan. 

Meskipun jelang Ramadan sering diadakan Gerakan Pasar Murah (GPM), tetap saja bagi rakyat yang ekonominya sulit, tidak akan mampu membelinya. Dan pada kenyataannya rakyat harus susah payah antre untuk mendapatkan sembako dengan harga murah tersebut, meskipun pada akhirnya tidak kebagian karena kehabisan, padahal rakyat sudah terlanjur antre. 

Bagi para pemilik uang justru momen ini dijadikan ajang untuk membeli banyak sembako dengan harga yang murah sebagai stok, sehingga pada praktiknya, gerakan pasar murah (GPM) bukanlah suatu solusi agar kebutuhan pangan tetap terkendali, karena semua itu diperuntukkan untuk rakyat yang mempunyai uang dan yang siapa cepat dia dapat. 

Adapun penyaluran bantuan adalah bukan solusi, karena tidak pernah merata, bahkan banyak yang salah sasaran hingga menimbulkan kekecewaan antar sesama rakyat.

Demokrasi-kapitalisme, terbukti tidak mampu menyejahterakan rakyat, selama masih berpegang pada sistem batil, selama itu pula kesengsaraan terus mengintai. Sangat berbeda dengan sistem Islam yang sangat memperhatikan kesejahteraan umatnya, karena dalam Islam kekuasaan adalah amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban.

Seorang kepala negara adalah pemimpin atas rakyatnya dan akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Wallahualam bissawab. [Ni]