PSN Berunsur Politik, Rakyat Tak Bisa Berkutik

Oleh. Rita Razis

Pembangunan menjadi harapan masyarakat untuk mendapatkan fasilitas yang lebih baik. Pembangunan juga dinilai sebagai kemajuan daerah. Sehingga maju tidaknya sebuah daerah sering dinilai dari kemegahan bangunannya. Seperti 14 proyek strategis nasional (PSN) dari pemerintah meliputi infrastruktur, pariwisata, pendidikan dan kesehatan dimana pembiayaan PSN tersebut berasal dari investor swasta dan tidak ada tambahan dari APBN dengan harapan dapat mendukung konektivitas, pembangunan dan pemerataan ekonomi nasional dan daerah, dan menciptakan lapangan kerja.

Sayangnya, hasil pembangunan yang terjadi di berbagai daerah tersebut tidak semua masyarakat dapat menikmatinya. Selain itu, pembangunan yang dilakukan juga tidak merata hanya terfokus pada pusat kota atau kota-kota besar saja. Salah satunya proyek Pengembangan Green Area dan Eco City yang dilakukan di sekitar lokasi Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Kepulauan Seribu dan Kota Tua Sunda Kelapa (liputan6.com, 24/3/2024).

Sehingga, menurut Chief Executive Officer Indonesia Property Watch, Ali Tranghanda penetapan Bumi Serpong Damai (BSD) dan Taman Indah Kapuk (PIK) menjadi proyek strategis nasional (PSN) ada kaitannya dengan unsur politik. Sebab, kawasan PIK dikembangkan oleh Agung Sedayu Group milik Sugianto Kusuma alias Aguan. Sedangkan BSD merupakan bagian dari Sinar Mas Group. Agung Sedayu dan Sinar Mas termasuk 10 investor kelas kakap yang membantu Presiden Jokowi membangun IKN (kumparan.com, 23/3/ 2024).

Sungguh memprihatinkan kemegahan dan keindahan hasil dari PSN tidak semurninya untuk kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi ada campur tangan kepentingan dan oligarki di dalamnya. Maka, tak heran jika daerah yang tertinggal dan di pedalaman semakin tidak tersentuh oleh proyek pemerintah. Rakyat yang tinggal di daerah tersebut hanya bisa pasrah dan berjuang sendirian untuk bertahan hidup. Meski jalan rusak, akses jalan sulit dan rawa-rawa, rakyat tidak bisa berkutik dan berbuat apa-apa. Sehingga jalan beraspal dan mulus hanyalah impian belaka.

Sedangkan daerah-daerah yang menjadi sasaran proyek pemerintah juga tak semulus yang diharapkan. Banyak rakyat yang mengeluh dan terpaksa memberikan lahannya karena termasuk daerah kawasan proyek. Akibatnya beragam konflik terjadi seperti agraria, kerusakan lingkungan, sosial budaya dan pengaruh-pengaruh lainnya. Akibatnya segala cara akan dilakukan oleh pemerintah demi kepentingan para investor. Bukannya semakin merdeka tetapi sebaliknya negara dan rakyat semakin tak berdaya dan terjajah dalam cengkraman investor. Sehingga nasib dan kesejahteraan rakyat menjadi tergadaikan.

Siapa yang memiliki uang maka akan tercapailah kepentingannya, itulah watak sistem sekarang ini. Sistem yang mendewakan materi atau uang. Uang adalah segalanya. Sehingga hilang sudah fungsi negara sebagai pelindung dan pengayom masyarakat dalam sistem kapitalis. Sistem yang menghalalkan segala cara demi keuntungan tanpa memedulikan kerusakan yang terjadi atau kerugian yang dialami orang lain karena perbuatan para oligarki.

Bagaimana cara menghentikannya?

Ya, hanya satu cara yaitu mengganti sistemnya. Sebab sistem itu bersifat memaksa. Jika sistem rusak maka akan dipaksa rusak, tetapi sebaliknya jika sistem baik maka akan dipaksa baik. Maka, saatnya menerapkan sistem yang baik yaitu sistem Islam. Sistem buatan dari Sang Pencipta untuk hamba-Nya. Sistem yang dapat mengelola alam dengan seimbang dan memberikan kesejahteraan dan kedamaian rakyatnya.

Dalam sistem Islam pembangunan merupakan kewajiban negara untuk membantu atau menyejahterakan rakyatnya. Sehingga pembangunan akan dilakukan secara merata tanpa memedulikan untung rugi negara. Sebab prioritas dari pembangunan adalah untuk kesejahteraan rakyat. Jadi, tak pandang bulu kaya miskin, tua muda, semua rakyat akan bisa menikmati dan menggunakan fasilitas tersebut. Sebab dalam sistem Islam akan membentuk kepribadian yang sadar hubungannya dengan Allah Swt. Setiap aktivitas selalu menyertakan ruh di dalamnya. Begitu pula petugas negara akan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya dengan semaksimal mungkin. Mereka sadar jika rakyat adalah amanah yang harus dijaga dan diayomi. [An]