Oleh. Hana Salsabila AR
Sejumlah ruas jalan tol mengalami kenaikan tarif jelang ramadhan tahun 2024. Beberapa di antaranya yakni Tol Jakarta-Cikampek dan Jalan Layang Mohamed Bin Zayed (MBZ), Pasuruan-Probolinggo, Serpong-Cinere, dan Surabaya-Gresik (Kompas.com, 09/03/2024).
Hal ini berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 250/KPTS/M/2024, kenaikan tarif ini karena pertimbangan inflasi untuk Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek dari periode September 2016 hingga Desember 2023 serta hitungan inflasi untuk segmen Jalan Layang MBZ mulai periode Oktober 2020 hingga Desember 2023 (CNBCIndonesia.com, 09/03/2024).
Bahkan tarif naiknya ini terbilang cukup lumayan, yakni ±Rp10.000. Dan tentu hal ini menuai kritik dari masyarakat. Tarif tol semakin naik tapi tidak dengan kualitas jalanannya. Dikatakan mulai dari jalan yang bolong sampai masalah lampu, begitu cuitan beberapa netizen.
Vice President Corporate Secretary and Legal PT JTT Ria Marlinda Paallo dalam keterangan resmi mengatakan Penyesuaian tarif ini dibutuhkan untuk memastikan iklim investasi jalan tol yang kondusif, menjaga kepercayaan investor dan pelaku pasar terhadap industri jalan tol yang prospektif di Indonesia, juga menjamin level of service pengelola jalan tol tetap sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) jalan tol. Dan semua hal tersebut disebutkan guna menjaga kelangsungan bisnis.
Lagi-lagi demi "kelangsungan bisnis". Dan memang pada faktanya jalan tol yang seharusnya resmi milik negara, kini sudah beralih menjadi milik pribadi/swasta. Sehingga pengelolaannya pun tentu menyesuaikan keinginan si pemilik. Katanya pengelolaan tol ini butuh biaya besar, maka negara dengan alasan keterbatasan, dengan mudahnya memindah alih hak kuasa pada siapapun yang sanggup mengurusnya. Dan akhirnya jadilah seperti sekarang. Tol bukan lagi fasilitas resmi negara yang mana harusnya itu adalah fasilitas umum guna mempermudah urusan masyarakat, dan kini malah menjadi lahan bisnis para oligarki. Padahal rakyat juga bayar pajak. Peran negara disini hanya sebagai regulator saja, tugasnya hanya mengizinkan, mengesahkan keinginan oligarki. Tarif dinaikkan sesuka hati, namun kualitas sama sekali tidak mengimbangi. Sekali lagi, semua demi "kelangsungan bisnis oligarki".
Ekonomi kapitalis adalah otak dari semua ini. Dimana kesejahteraan rakyat bukan lagi prioritas utama, namun meraup keuntungan besar dari bisnis adalah prioritas utama mereka. Dimana ada bisnis, disana mereka tersenyum manis. Penerapan sistem inilah yang membuat nasib rakyat semakin melarat, sedangkan nasib bisnis oligarki semakin mencuat. Lantas apa guna peran negara dan pemerintah seperti ini?
Jauh berseberangan dengan Islam. Islam menjadikan rakyat sebagai prioritas, meriayah dan menjamin kesejahteraan mereka, termasuk dalam hal fasilitas umum. Dalam sistem ekonomi Islam, negara akan selalu memiliki sumber dana yang cukup sehingga biaya pengoperasian seperti jalan tol ini akan lebih murah dan bahkan digratiskan. Maka tak perlu diragukan lagi tentang memilih sistem Islam sebagai aturan, baik dalam hal ekonomi maupun hal lain. Karena terbukti telah menjamin kehidupan manusia di masa Rasulullah hingga akhir dari kedaulatan Islam, Wallahualam. [Hz]
0 Comments: