Oleh. Dhevi Firdausi, S.T.
Sudah menjadi sebuah rahasia umum di dunia internasional, bahwa Indonesia terkenal sebagai negara agraris. Kalimantan adalah salah satu provinsi andalannya. Tidak hanya perkebunan, Kalimantan juga memiliki lahan pertanian yang terbentang luas. Dulu, lahan pertanian tersebut sangat menguntungkan para petani lokal. Namun, tampaknya kondisi tersebut sekarang mulai berubah. Menteri Luhut Panjaitan menyatakan bahwa China berencana untuk mengembangkan sawah padi di Kalteng. (Https: //money.kompas.com/read/2024/04/21/204924226)
Rencana proyek sawah China diadakan sebagai solusi untuk menyediakan lumbung pangan, padahal banyak program serupa sebelumnya yang mengalami kegagalan. Andaikan berhasil, siapa yang akan diuntungkan? Tentu negara China, bukan rakyat Indonesia.
Di sisi lain, menjadi pertanyaan, mengapa mitigasi kegagalan membangun lumbung pangan justru tidak dilakukan? Pemerintah juga bisa memberi solusi untuk petani lokal, misalnya dengan menurunkan harga pupuk. Banyak petani mengalami kegagalan panen. Hal tersebut memicu mereka untuk meninggalkan lahan pertanian alias menjual sawahnya. Akibatnya, para petani semakin malas untuk bertani, bahkan banyak diantara mereka yang pensiun sebagai petani. Mereka mengatakan menjadi petani itu sengsara hidupnya. Keuntungan yang didapat tidak sebanding dengan kerja keras selama menanam padi.
Kita sebagai seorang muslim, tentu sudah seharusnya menjadikan syariat Islam sebagai pedoman hidup. Karena datang dari Al Khaliq, maka aturan Islam sangat lengkap dan sempurna. Islam tidak hanya mengatur masalah ibadah ritual, tapi juga mengatur hubungan sosial di masyarakat.
Berkaitan dengan kebijakan pemerintah tentang lahan pertanian ini, Rasulullah saw pernah bersabda bahwa tidak dihalalkan orang kafir menguasai orang mukmin. Pangan adalah salah satu kebutuhan pokok rakyat. Jutaan hektar sawah di Kalimantan yang diberikan khusus untuk orang China merupakan kebijakan yang kurang tepat.
Islam menyelesaikan persoalan pangan dari akar masalah. Solusi islam tidak hanya sekedar mewujudkan ketahanan pangan saja, namun juga mempertahankan kedaulatan pangan. Menyerahkan jutaan hektar lahan pertanian ke negara lain bisa membahayakan kedaulatan pangan rakyat. Pemerintah bertanggung jawab untuk membantu para petani, karena pertanian adalah persoalan strategis. Jika akan menjalin kerja sama dengan negara lain, pemerintah menggunakan aturan Islam sebagai pedoman. Negara tidak akan bergantung pada modal swasta, baik lokal maupun asing. Karena pada sistem kapitalisme seperti sekarang, pihak swasta pasti ingin mengambil keuntungan dalam segala kondisi, bukan sekedar bantuan gratis. No free lunch today.
0 Comments: