Oleh. Tami Faid (Mompreneur)
Jakarta, CNN Indonesia, Menteri koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Hadi Tjahjanto membentuk Satuan Tugas (Satgas) yang melibatkan lembaga negara untuk menangani kasus pornografi yang melibatkan anak-anak (CNNIndonesia 18/4).
Koordinasi dari negara, masyarakat dan individu saat ini memang sangat diperlukan. Mengingat generasi muslim pada saat ini semakin lama terlena dengan gemerlapnya dunia. Hidupnya makin tergerus dengan arus majunya teknologi tanpa diimbangi dengan pemahaman agama. Hal ini membuat para anak muda bahkan anak anak dibawah umur melakukan aktivitas yang tidak sesuai dengan nilai agama, terutama pergaulan bebas.
Mudahnya akses media internet yang dilakukan oleh anak-anak dan kalangan remaja dimanfaatkan para pengusaha untuk mengambil keuntungan dengan melakukan shadow economy. Yakni mempermudah akses internet dapat mempengaruhi anak- anak dan para remaja untuk bisa kecanduan mengakses aplikasi pornografi. Sehingga ini membuat pengusaha memudahkan akses pornografi di setiap aplikasi dengan menyelipkan iklan berbau pornografi .
Tentunya ini sangat menguntungkan pengusaha. Selama ada permintaan meraka akan melakukan produksi terus menerus meskipun ini akan merusak generasi dan ini menjadi sesuatu yang legal. Terbukti betapa mudahnya kita selalu menemukan konten asusila di game online, komik dan media lainnya.
Inilah watak sistem kapitalisme yang berorientasi pada materi, sebuah paham yang juga memisahkan agama dari kehidupan.
Sistem ini tidak mampu menciptakan lingkungan yang mendukung, sehingga peraturan yang ada dalam sistem ini tidak membuat jerah bagi pelakunya.
Adanya pemerkosaan, pelecehan seksual, dan pengedar pornografi adalah bukti nyata kebijakan pemerintah yang menuntaskan masalah hanya di permukaannya saja.
Karena sebenarnya dengan membentuk satgas untuk menyelesaikan persoalan tidak bisa menyentuh akar masalah.
Seharusnya negara memfungsikan perannya untuk menjadi pengurus segala urusan rakyatnya. Pendidikan yang disertai keimanan dan ketakwaan wajib diberikan kepada seluruh warganya. Dengan aturan yang jelas dan sesuai syariat agama harus diberikan agar generasi terselamatkan dari bahaya pornografi.
Peran keluarga terutama ibu harus dioptimalkan. Ibu harus fokus menjadi pendidik generasi. Karena tugas utama seorang ibu tidak harus keluar untuk bekerja namun, harusnya lebih fokus untuk mendidik dan mendampingi anak mereka supaya tidak terjerumus dengan arus media internet.
Dan mendidik anak dengan ilmu agama dan menanamkan akidah Islam yang kuat maka mereka akan paham tentang perbuatan yang dilarang oleh Allah dan mana perbuatan yang boleh dilakukan.
Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah pornografi diperlukan sebuah aturan yang lengkap, yang berasal dari Allah Swt.
Dalam Islam negara menerapkan syariat yang melindungi manusia dari segi sosial, ekonomi, budaya dan lainnya. Negara menerapkan aturan dalam media yang akan melindungi masyarakat dari konten pornografi.
Negara juga mengatur pergaulan laki-laki dan perempuan (tidak berbaur, tidak berdua duaan) berbaur kecuali perkara muamalah seperti pendidikan dan kesehatan. Negara mewajibkan untuk menjaga aurat seperti yang ada dalam hadis," Janganlah salah seorang dari kalian berkhalwat dengan seorang wanita karena sesungguhnya syaitan menjadi orang ketiga di antara mereka berdua,"( HR. Ahmad).
Negara juga melindungi masyarakat dari informasi yang mengacaukan sistem sosial masyarakat.
Karena tugas negara juga melindungi generasi dari konten pornografi. Adanya sanksi yang membuat tidak kapok bagi pelaku pornografi.
Demikianlah dengan menerapkan aturan Islam, yaitu sistem sosial masyarakat yang sesuai dengan syariat akan mencegah pergaulan bebas, sehingga terwujud generasi yang berakhlak mulia.
Wallahualam bishawab.
0 Comments: