Petani Berjaya Harus Ada Peran Negara

Oleh Rita Razis

Pertanian memiliki peran penting, khususnya sebagai penyeimbang persediaan bahan pangan. Sayangnya, dunia pertanian mulai ditinggalkan oleh masyarakat, sehingga sawah-sawah mulai dijual oleh pemiliknya dan dialih fungsikan menjadi bangunan. Sedangkan para petani yang masih bertahan harus berjuang dengan segala kesulitan yang ada. Seperti sulitnya petani mendapatkan pupuk subsidi. Menurut Kepala Pusat Pembenihan Nasional Serikat Petani Indonesia (SPI) Kusna, meski ada tambahan alokasi pupuk subsidi dari pemerintah akan tetapi belum ada realisasi yang nyata untuk petani sehingga petani terpaksa membeli pupuk tambahan non subsidi (kontan.co.id, 18 April 2024).

Selain itu, GM Wilayah 2 Pupuk Indonesia Roh Eddy Andri Wismono mengatakan petani yang berhak mendapatkan alokasi subsidi pupuk adalah petani yang tergabung dalam kelompok tani, terdaftar dalam Sistem Informasi Manajemen Penyuluh Pertanian (Simluhtan). Tak hanya itu petani tersebut  juga menggarap sembilan komoditas yang telah ditentukan yaitu padi, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai, kopi, tebu rakyat dan kakao. Serta pupuk subsidi hanya bisa didapat di kios-kios resmi yang telah ditentukan. Kebijakan itu diatur dalam Permentan Nomor 10 Tahun 2022 (antaranwes.com, 20 April 2024).

Terbatasnya alokasi pupuk subsidi dan persyaratan yang banyak untuk mendapatkannya maka tak heran jika para petani sulit untuk mendapatkan pupuk dan penjualan pupuk tidak merata. Belum lagi bahan baku pupuk yang tergantung dari impor membuat pemerintah tidak bisa mandiri dan menjamin kebutuhan pupuk rakyatnya. Sehingga negara kalah bersaing dengan mafia pupuk yang menguasai pasar. 

Akibatnya nasib para petani hanya bisa pasrah dan mengikuti permainan para pengusaha. Para petani harus menelan pil pahit karena mereka harus memutar otak dengan kondisi yang serba sulit dimana harga pupuk menjulang tinggi tetapi ketika masa panen datang harga jual beras turun drastis. Tak sampai disitu, hasil panen para petani juga harus bisa bersaing dengan beras import yang didatangkan.

Kenyataan ini, tentu bertolak belakang dengan program yang digadang-gadang oleh pemerintah. Dimana mereka akan menyediakan subsidi pupuk yang memadai, mendukung petani lokal agar berjaya dan menutup pintu impor agar hasil panen dalam negeri bisa maksimal terdistribusi.

Itulah watak dari sistem kapitalis, mereka akan mengutamakan mana yang lebih menguntungkan meski harus mengorbanan nasib rakyatnya. Sistem yang hanya berpihak kepada para pemilik modal sedangkan memikirkan nasib rakyat itu belakangan bahkan diabaikan. Sulit jika rakyat berharap hidup sejahtera dalam sistem sekarang. Sistem juga membuat peran negara hanya sebagai regulator para pemilik modal, pengusaha dan penguasa.

Berbeda jauh ketika sistem Islam yang diterapkan. Dalam sistem Islam, negara adalah pemimpin bagi rakyatnya. Mereka akan bertanggung jawab penuh dengan nasib dan kesejahteraan rakyatnya. Tak ada rakyat yang terlantar atau terabaikan, termasuk para petani. Dalam sistem Islam petani akan didukung penuh, diberi fasilitas dan kemudahan agar menghasilkan panen yang berkualitas. Kemudian hasil panennya akan didistribusikan secara maksimal dan merata. Sehingga tidak ada hasil panen yang sia-sia. Harga beli hasil panen pun dengan harga yang pantas, sehingga tidak ada petani yang dirugikan atau mengeluh. 

Sebab petani dalam sistem Islam sebagai penopang persediaan pangan. Hasil panen para petani menjadikan negara lebih mandiri tidak tergantung dengan impor pangan negara lain. Sehingga negara akan memberikan dukungan yang terbaik dan maksimal kepada para petani.,