Gelombang PHK Masih Menghantui, Di Tengah Ketidakpastian Ekonomi

Oleh. Naini Mar Atus

Perekonomian pasca covid nampaknya masih lesu. Ini nampak bagaimana terjadi gelombang PHK besar-besaran di berbagai tempat di Indonesia. Pabrik-pabrik banyak yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) hingga menutup tempat usaha. 

Kabar terbaru datang dari perusahaan alas kaki yang legendaris yakni PT Sepatu Bata Tbk (BATA). Salah satu pabriknya yang berlokasi  di daerah Purwakarta, Jawa Barat tutup. Sebanyak 233 karyawan terkena PHK massal (CNBC Indonesia.com, 9/5/2024).

Tak hanya di Jawa Barat, di beberapa daerah lain seperti Tangerang dan Jakarta juga terjadi PHK massal di beberapa industri pabrik. Sudah ada delapan perusahaan besar yang gulung tikar disusul dengan menutup pabriknya. Data Kementerian Tenaga Kerja menunjukkan per akhir Maret 2024 pada kuartal I 2024 ada sekitar 23.421 pekerja yang kena PHK. Kemudian terjadi lonjakan 14,5% dibandingkan tahun lalu. Jumlah karyawan yang di PHK naik per bulannya. Provinsi dengan jumlah PHK terbanyak adalah Jakarta yakni 5.225 orang kemudian disusul dengan Jawa Tengah yakni 2.955 orang  (CNBC Indonesia.com, 9/5/2024).

Sebelumnya, pabrik tekstil yang berlokasi di Cikupa Kabupaten Tangerang melakukan PHK, sebanyak 1.163 pekerjanya menjelang lebaran tahun lalu (ekonomi.bisnis.com, 20/4). Perusahaan tersebut adalah PT Tuntex Garment yang banyak memproduksi baju untuk brand kenamaan dunia seperti Puma.

Ketidakstabilan ekonomi karena berbagai kondisi global seperti perang yang masih berlangsung sampai saat ini, ditambah dampak perubahan iklim yang merata di semua negara, membuat sebagian negara akan diprediksi jatuh dalam resesi, yang akhirnya berperan dalam memicu maraknya PHK. Efek dominonya, banyak pabrik melakukan PHK demi memangkas biaya operasional perusahaan agar tetap masih bertahan di tengah ketidakstabilan ekonomi dunia. 

Problem klasik manakala banyak terjadi PHK besar-besaran adalah terciptanya pengangguran-pengangguran baru, kemudian meningkatnya angka kemiskinan dan berbagai hal lainnya. Pengangguran baru yang tercipta menyebabkan orang tidak memiliki penghasilan, sehingga daya beli masyarakat menurun. Hal ini akan berakibat turunnya permintaan barang dan jasa. Roda perekonomian berputar melambat, disebabkan menurunnya permintaan barang dan jasa. Ditambah ketidakpastian ekonomi seperti saat ini, kian memperpuruk keadaan. Mahalnya harga kebutuhan pokok seperti beras, gula, minyak dan kebutuhan-kebutuhan lainnya menambah beban derita rakyat karna faktor ekonomi. Belum masalah kesehatan dan pendidikan yang butuh biaya tak sedikit. 

Ini terjadi karena penerapan sistem kapitalisme yang berpihak kepada pemilik modal (korporasi). Apalagi negara dengan sistem kapitalismenya meniscayakan terjadinya kemiskinan karena berpihak pada oligarki. Negara nampak tak punya kuasa di bawah ketiak para oligarki tersebut. Hal itu nampak dari ketidakmampuan negara menyiapkan lapangan pekerjaan bagi rakyatnya. Sungguh sangat ironis, gelombang PHK di tengah terbuka lebarnya kran investor asing oleh negara.

Ini menunjukkan bahwa sistem kapitalisme lemah dalam memberikan kesejahteraan pada rakyat. Dan tak ada lagi yang patut diharapkan lagi dari sistem yang rusak ini. 

Sungguh berbeda dengan sistem Islam yang memiliki seperangkat aturan guna mengatur kehidupan yang bisa memecahkan berbagai problematika persoalan di semua bidang. Islam memandang negara memiliki peranan dalam menyediakan lapangan pekerjaan yang luas sebagai wujud dari politik ekonomi Islam.

Sistem Islam juga memberikan jaminan kesejahteraan setiap individu rakyat dengan berbagai mekanisme dalam sistem Islam kaffah dengan sistem ekonominya. Negara dalam sistem Islam akan menyediakan sarana dan prasarana terciptanya lapangan kerja yang mudah bagi rakyatnya. Bahkan negara akan memberikan modal usaha bagi rakyat tanpa riba yang diambil dari Baitul Mal. Bagi orang yang cacat,  lemah dan lanjut usia maka negara akan memberikan santunan untuk mencukupi kebutuhan pokok mereka, sehingga mereka tetap hidup sejahtera. 

Tentu saja negara memiliki berbagai sumber pemasukan, sehingga mampu mengatasi kemiskinan. Baitul Mal mendapat pemasukan dari banyak pos, seperti jizyah, kharaj, fai, ganimah, pengelolaan SDA, dan sebagainya. Baitulmal yang akan mengatur pengeluaran, diantaranya dengam memberikan kepada rakyat berupa layanan pendidikan, kesehatan, dan segala macam fasilitas secara gratis. Selain itu, Baitulmal juga mempunyai pos khusus, yaitu pos zakat. Khalifah akan memberikan zakat ini kepada delapan golongan yang berhak menerima zakat sampai mereka keluar dari golongan tersebut.

Begitulah sistem Islam mengatur urusan umatnya agar hidup sejahtera. Rasulullah saw. bersabda: "Imam/khalifah  adalah pemelihara urusan rakyat, ia akan dimintai pertanggungjawaban atas urusan rakyatnya." (HR. Al-Bukhari dan Muslim).