Oleh. Ermawati
PHK masih menghantui para pekerja di Indonesia karena hampir tidak pernah ada penurunan PHK setiap bulannya. Banyak pabrik yang tutup dengan satu dan lain hal yang mengakibatkan PHK terjadi secara massal dan dimana-mana. Sebagaimana dikutip dari CNBCIndonesia.com, 11/5/2024, bahwa PT Sepatu Bata Tbk (BATA) terpaksa harus menyetop pabrik produksinya di daerah Purwakarta, Jawa Barat. Sebanyak 233 para pekerja harus menerima kenyataan pahit yaitu terkena PHK massal. Dan ini merupakan kelanjutan dari banyaknya pabrik di sektor padat karya yang tutup di provinsi Jawa Barat. Hal ini diakui juga oleh Ketua Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Disnakertrans Jawa Barat, Firman Desa dalam Evening Up CNBC Indonesia pada hari Sabtu,11/5.
Tidak hanya itu, PT Republika Media Mandiri atau Republika juga mengumumkan PHK massal atas 60 karyawannya bulan ini. Pemimpin Redaksi Republika, Elba Damhuri, menyampaikan PHK itu menyusul langkah serupa yang sebelumnya terjadi di akhir tahun lalu. "Gelombang pertama Desember 2023," kata Elba dalam pesan tertulisnya saat dikonfirmasi Tempo, Kamis malam, 9 Mei 2024. PHK pada gelombang kedua telah memberhentikan 29 wartawan dan 31 staf pendukung pada Mei ini (tempo.co,10/5/3024).
Ketidakstabilan ekonomi di setiap pabrik karena kondisi ekonomi global berperan dalam memicu maraknya PHK. Maka, hal ini tentu akan meningkatkan angka kemiskinan, pengangguran, dan hal lainnya. PHK tidak terjadi satu dua kali, tapi berkali-kali dan tidak berhenti semenjak pandemi melanda. Ditambah lagi negara dengan sistem ekonomi kapitalisme meniscayakan terjadinya kemiskinan karena berpihak pada oligarki sehingga walau ekonomi sudah mulai stabil tahun ini tapi angka kebutuhan justru semakin tinggi.
Disisi lain pemerintah hanya memberikan solusi yang bersifat sementara seperti bansos, pasar murah yang diadakan di setiap wilayah, dan bantuan lainnya. Namun, nyatanya rakyat tetap dalam kemiskinan sebab permasalahan inti tidak diselesaikan. Lapangan pekerjaan tidak memadai, kalaupun ada itu tidak menjadikan para pegawai menjadi pegawai tetap, namun kontrak saja yang upahnya tidak seberapa, setelah masa kontrak habis, maka bingung kembali harus mencari kerja, sedangkan kebutuhan sehari-hari harus tetap terpenuhi.
Dalam ekonomi kapitalisme yang dijadikan standar adalah untung rugi. Negara hanya sebagai regulator, tidak ikut andil dalam pengaturan atas rakyatnya terkait pekerjaan dan menyerahkan semua pengaturan pekerjaan pada perusahaan yang punya modal sehingga pengusaha yang akan berkuasa atas kebijakan. Inilah hasil dari penerapan sistem kapitalisme. Membuat para pekerja bahkan rakyat sengsara.
Sangat berbeda jauh dengan Islam. Islam menjamin kesejahteraan setiap individu rakyat dengan berbagai mekanisme. Negara Islam juga memberikan jaminan berusaha untuk perusahaan yang ada dan menyediakan lapangan pekerjaan untuk rakyat, memberikan upah yang layak, menjamin kesejahteraan pekerja.
Ketika perusahaan tidak mampu membuka lowongan pekerjaan yang banyak, maka negara akan turun tangan menyelesaikan permasalahan para pekerja. Negara juga memiliki berbagai sumber pemasukan sehingga mampu mengatasi kemiskinan. Negara akan mengelola sumber daya alam dan hasilnya untuk kepentingan rakyat berupa layanan kesehatan, pendidikan, keamanan, dan fasilitas umum. Rakyat tidak akan kesulitan mengakses barang-barang atau kebutuhan pokok sebab harganya terjangkau. Pabrik-pabrik tidak akan dibiarkan begitu saja. Pabrik-pabrik tersebut tetap akan berjalan dengan pengaturan negara. Inilah sempurnanya pengaturan dalam sistem Islam yang mampu menyelesaikan masalah sampai akarnya.
Wallahualam bissawab. [An]
0 Comments: