Judol Melanda Pejabat, Bagaimana Nasib Rakyat?

Opini

Oleh. Ana Mujianah 

Sungguh miris dan ngeri, pejabat publik yang notabene adalah wakil rakyat terlibat judol (judi online) dengan nilai transaksi mencapai puluhan miliar rupiah. Jika pejabatnya saja terjerat judi, bagaimana dengan rakyat? Tidak menutup kemungkinan jika rakyat akan mengikuti jejak para wakilnya. Lalu, mau dibawa kemana masa depan bangsa ini jika para pemegang amanahnya kecanduan judi? 

Dikutip dari pikiranrakyat.com, 26/6/2024, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana, dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 26/6, menyebutkan, ada lebih dari 1.000 orang di DPR, DPRD, dan sekretariat kesekjenan terlibat judi online. Ivan juga mengungkapkan bahwa ada lebih dari 63.000 transaksi yang dilakukan oleh mereka dengan nilai mencapai hampir Rp25 miliar. 

Banyaknya pejabat yang terjerat judi online jelas melukai hati rakyat yang telah memberikan kepercayaan kepada mereka. Padahal judi jelas merupakan perbuatan keji yang dapat menyebabkan kerusakan dan kerugian. 

Allah SWT. juga dengan tegas telah melarang perbuatan judi sebagaimana disebutkan di dalam firman-Nya yang artinya: " Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, dan berjudi, dan (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah,  termasuk dari perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung." ( TQS Al-Maidah: 90).

Maka, sungguh memprihatinkan jika wakil rakyat yang diharapkan mampu menjadi representasi kepentingan masyarakat, justru melakukan perbuatan yang jauh dari harapan tersebut bahkan dapat merusak masa depan bangsa. Sistem sekuler kapitalis telah nyata melahirkan para pejabat yang tidak memikirkan nasib rakyat dan bangsa, tetapi mereka hanya fokus pada kepentingan pribadinya semata. 

Di manakah hati nuraninya? Di saat rakyat harus berjuang bertahan hidup di tengah kondisi ekonomi yang mencekik dengan harga kebutuhan yang terus naik, para wakil rakyat justru sibuk menghamburkan uang untuk foya-foya dan bermain judi.

Maraknya pejabat yang terlibat judi online menunjukan betapa lemahnya bangunan pemerintahan dalam sistem sekuler kapitalis. Para pejabat berlomba mendekati rakyat saat musim pemilu hanya untuk meraih suara. Segudang janji manis akan menyejahterakan rakyat ditebar, tetapi setelah terpilih, habis manis sepah dibuang. Nasib rakyat kembali terabaikan. 

Sistem kapitalis sekuler yang mengajarkan gaya hidup hedonis telah membentuk cara pandang para pejabatnya. Hal ini kemudian mempengaruhi pola pikir dan pola sikapnya. Pada akhirnya, para pejabat akan menghalalkan segala cara demi mendapatkan keuntungan pribadi atau dalam rangka memuluskan kepentingan kelompok. 

Suatu jabatan tidak lagi dipandang sebagai amanah besar yang tanggung jawabnya akan dipikul dunia hingga akhirat, tetapi jabatan hanya dijadikan alat demi mendapat "cuan" sebanyak-banyaknya. 

Wakil rakyat seharusnya berada di garda terdepan sebagai representasi masyarakat untuk mengawasi jalannya pemerintahan, bukan sebaliknya, yaitu sekadar menjadi alat untuk melegalisasi kepentingan penguasa dengan kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat. 

Dalam Islam, wakil rakyat atau yang disebut Majelis Umat adalah orang-orang yang dipilih untuk menyalurkan aspirasi rakyat dan menjaga penerapan hukum-hukum Islam oleh pejabat negara. 

Karena, selain memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, kaum muslimin juga berkewajiban mengontrol atau mengoreksi (muhasabah) kebijakan yang ditetapkan oleh penguasa, apakah bertentangan dengan syariat Islam atau tidak. Koreksi tersebut dapat disampaikan melalui wakil mereka yaitu Majelis Umat.

Selain itu, Majelis Umat dalam sistem Islam juga dijadikan sebagai tempat rujukan bagi seorang kepala negara atau khalifah untuk meminta nasihatnya dalam berbagai urusan. Maka, mengingat betapa pentingnya peran Majelis Umat, meski keanggotaan Majelis Umat terbuka bagi seluruh warga negara daulah Islam, akan tetapi mereka yang akan dipilih sebagai anggota Majelis Umat adalah orang-orang yang amanah yang mampu mewakili aspirasi rakyat dan mengontrol kebijakan yang ditetapkan oleh penguasa. 

Oleh karenanya, seorang pejabat yang mendapat amanah dalam Islam bukanlah orang yang asal-asalan. Mereka adalah orang yang benar-benar memiliki kelayakan, kemampuan, dan rasa tanggung jawab dalam menjalankan pemerintahan yang sesuai dengan syariat Allah SWT. Maka, dengan adanya para pejabat yang amanah seperti ini, keadilan, kesejahteraan, dan keberkahan akan dapat diraih oleh negara dan warganya. Wallahualam bissawab. [ry].