Pinjol untuk pendidikan, Negara kok tega?

Opini

Oleh. Hana Salsabila A.R

Tak ada rotan, akar pun jadi.

Mungkin demikian yang ada dalam pikiran bapak Menteri Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy kala menyatakan dukungannya terhadap wacana _student loan_ atau pinjaman online (pinjol) kepada mahasiswa untuk membayar uang kuliah. Bahkan ia menilai adopsi sistem pinjaman online (pinjol) melalui perusahaan P2P lending di lingkungan akademik adalah sebagai bentuk inovasi teknologi.

"Menurut saya dengan tujuan yang baik itu (pinjol) bisa menjadi alternatif untuk membantu mahasiswa yang mengalami kesulitan pembiayaan," begitu katanya. Muhadjir juga menjelaskan bahwa setidaknya sudah ada 83 perguruan tinggi yang menggunakan mekanisme pembayaran uang kuliah menggunakan pinjaman online yang resmi bekerja sama (detik.com, 03/07/2024).

Sudah sejak lama Pinjol sendiri telah menjadi opsi kemudahan bagi masyarakat daripada harus repot-repot datang ke bank. Ketentuan dan syarat yang diberikan relatif lebih mudah. Namun tetap saja, dibalik kemudahan itu justru tersimpan mudharat yang besar. Namanya juga transaksi pinjam uang, pastilah tidak luput dari bunga. Dan bunga dari pinjol ini tidak main-main imbasnya, tak dapat bayar bisa kena teror sana sini. Bahkan kontak keluarga pun bisa kena imbasnya. Dan disinilah letak kemudharatannya. Tak heran banyak kasus kriminalitas yang tidak lain bermula dari pinjol ini.

Maka demikian, jika pinjol ini benar-benar akan dijadikan solusi bagi mahasiswa yang kesulitan membayar, maka sama saja dengan menambah masalah. Sementara kita tahu, bagaimana UKT saat ini juga masih tetap membengkak dan masih belum menemukan titik keluar. Solusi pinjol kali ini justru malah akan membebani mahasiswa, belum selesai problem UKT dan mereka masih harus dihadapkan dengan lilitan pinjol yang akan terus menghantui mereka. Apakah kita akan mengulang tragedi mahasiswa yang tewas bundir akibat terlilit pinjol? 

UKT yang terus membengkak dan pinjol sebagai solusi, dua pasangan serasi yang berasal dari rahim yang sama, Kapitalisme. UKT yang membengkak akibat ketidakmerataan dan kurangnya subsidi pendidikan. Dan itu jika kita telisik lagi, tak jarang pula banyak kasus korupsi di dunia pendidikan. Subsidi pemerintah diselewengkan oleh para oknum-oknum biadab. Contohnya saja kasus korupsi dana pendidikan senilai Rp 13 M yang dilakukan oleh Rektor di Bekasi (detik.com, 07/03/2024). 

Dan yang seperti inilah ibaratkan parasit yang sangat merugikan masyarakat dan sampai sekarang masih terpelihara. Bukannya memberikan solusi dan meng cut off orang-orang seperti ini, kita justru ditawari solusi yang melenceng jauh dari masalah. Ya, Pinjol inilah contohnya. Sebab apa? Kapitalisme itu sendiri induk persoalan, yang kemudian merajakan para pemegang kekuasaan dan menjadikan negara abai terhadap masyarakat nya sendiri. 

Dalam Al-Qur'an disebutkan yang artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan". (TQS Al-Rum: 39)

Bukan tanpa sebab Islam melarang riba, sebab Islam tahu betul betapa besarnya *mudharat* dalam riba, hartanya tidak berkah. Selain itu, sudah seharusnya menjadi tugas negara dalam memenuhi kebutuhan pendidikan bagi masyarakatnya. Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan pokok umat yang menjadi tanggungjawab pasti negara. Sebab itulah justru dalam Islam, negaralah yang wajib menanggung semua kebutuhan pendidikan. Bukan seperti sekarang yang kebutuhan pokok seperti pendidikan sekalipun dipersulit bahkan malah mahasiswa nya mau diajari utang riba. Bisa-bisa tidak berkah ilmunya, Naudzubillah min dzalik. [ry].