Korbankan Kesehatan Umat, Demi Laba yang Banyak

Oleh. Waviza 

Banyaknya isu anak yang menjalani terapi cuci darah yang sedang hangat diperbincangkan membuat dr Piprim Basarah Yanuarso selaku Ketua Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI). Beliau menyampaikan bahwa tidak ada laporan terkait lonjakan gagal ginjal pada anak. Sedangkan, untuk terapi cuci darah beliau menjelaskan bahwa hal tersebut sudah biasa dilakukan. Faktor penyebabnya bisa dipengaruhi oleh gaya hidup atau karena kelainan bawaan pada ginjal anak sejak lahir. (cnnindonesia.com 26/07/24)

Dari fakta diatas walaupun tidak ada laporan terkait kenaikan gagal ginjal, membuat kasus ini harus mendapatkan perhatian yang lebih serius. Sebab hal ini berkaitan dengan kesehatan khalayak ramai. Selain itu, yang menjadi perhatian ialah pola konsumsi makanan maupun minuman yang salah dan tidak sehat. Sehingga, dapat menjadi faktor yang mendominasi penyebab gagal ginjal yang berujung cuci darah.

Namun, faktanya banyak produk yang dijual atau yang tersebar di pasaran maupun toko-toko besar mengandung produk yang berpemanis dengan komposisi gula yang tidak sesuai dengan ukuran kecukupan gizi. Alhasil, sangat wajar jika masyarakat hari ini mengalami berbagai penyakit, terutama gagal ginjal. 

Tak dapat dipungkiri semua ini terjadi karena aturan produksi makanan dan minuman yang patut dikonsumsi bukan berstandar dari Ilahi tapi didasarkan pada asas untung rugi dalam sistem kapitalisasi. Dimana, setiap produk yang dijual harus menghasilkan laba yang besar dengan usaha yang kecil dan modal yang minim, tanpa memperhatikan kualitas serta kehalalan dan thayyib-nya suatu produk. Padahal, negara tidak boleh abai dalam menentukan standar keamanan pangan dan keberadaan makanan yang halal dan thayyib. 

Sedangkan, dalam Islam negara akan menjamin kebutuhan pangan yang halal lagi tayyib sesuai dengan syariat. Karena sejatinya negaralah yang bertanggung jawab sebagai raa'in bagi umatnya berkaitan dengan kesejahteraan setiap masyarakat yang dinaunginya. Dimana, negara akan mengontrol setiap industri pangan agar memenuhi ketentuan Islam. Maka, negara menyediakan suatu tenaga ahli yang bertugas dalam pengawasan dan sanksi bila didapati melanggar aturan negara. Selain itu, negara juga akan melakukan edukasi terkait makanan halal dan thayyib. 

Wallahualam bissawab. [An]