Headlines
Loading...
Oleh. Umi Hafizha

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa impor Liquiefied Petroleum Gas (LPG/ elpiji) terus mengalami kenaikan yang berujung membengkaknya subsidi. Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka beban subsidi akan meledak menjadi persoalan besar bagi pemerintahan baru Prabowo Subianto (CNBC Indonesia, 29/8/2024).

Dengan maraknya impor LPG, tentu akan membuat beban keuangan negara semakin berat. Mahalnya biaya impor sudah pasti akan berpengaruh terhadap kenaikan harga LPG dan tentu saja akan menambah beban rakyat karena LPG merupakan salah satu kebutuhan rumah tangga.

Dari impor LPG sudah pasti akan ada pihak yang sangat diuntungkan, yakni para pemburu rente yang senang jika Indonesia terus bergantung kepada impor LPG. Akibatnya, jika banyak program lain digencarkan untuk mengganti LPG, tentu akan mengancam bisnis mereka. Hal ini akan memicu konflik kepentingan antara importir yang ingin tetap status quo, dengan BUMN yang punya kepentingan masing-masing, karena ditekan oleh pemerintah. Hal ini sangat wajar terjadi pada negara yang menerapkan sistem kapitalisme. Kebijakan yang dikeluarkan berdasarkan untung rugi, bukan untuk kepentingan rakyatnya.

Maka dari itu, sudah seharusnya pemerintah mempunyai visi pengelolaan sumber daya alam yang mandiri dan berdaulat dan bebas dari ketergantungan kepada negara lain atau asing.

Sistem ekonomi dalam Islam mengatur pengelolaan sumber daya alam secara mandiri sesuai syariat yang menetapkan bahwa sumber daya energi adalah milik umat Islam secara umum. Rasulullah saw. bersabda bahwa, "Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara, yakni air, api, dan padang gembala." (HR. Dawud dan Ahmad).

Makna api dalam hadis ini dikiaskan sumber daya yang menghasilkan kalor, termasuk bahan bakar fosil (LPG), nuklir, dan gas alam. Dan seluruh sumber daya ini menjadi kepemilikan umum seluruh umat.

Kepemilikan umum haram dimiliki oleh swasta, karena penguasaan oleh swasta telah menghalangi umat untuk mendapatkan haknya. Sebaliknya, negara harus bertanggungjawab dalam pengelolaan sumber daya alam dan diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan hidup seluruh rakyatnya.

Dengan demikian penerapan sistem ekonomi Islam oleh negara adalah solusi mengatasi problem impor LPG dan rakyat akan hidup sejahtera. [Ni]

Baca juga:

0 Comments: