Program Makan Bergizi Gratis, Benarkah Rakyat yang Diuntungkan?

Oleh. Umi Hafizha 

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program andalan Prabowo dalam kampanye pilpres 2024. Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono mengatakan bahwa program makan bergizi bagi anak-anak sekolah direncanakan akan mulai berjalan pada tahun 2025. Program yang dulu disebut sebagai makan siang gratis ini diperkirakan akan menjangkau sekitar 83 juta siswa.

Menurutnya, presiden terpilih Indonesia Prabowo Subianto berencana menyediakan makan bergizi gratis, sementara untuk memenuhi kebutuhan susu dan daging Indonesia akan membuka peluang bagi sektor swasta untuk mengimpor sapi. Sudaryono mengatakan sudah ada 46 perusahaan dari dalam dan luar negeri yang berkomitmen untuk mendatangkan 1,3 juta ekor sapi (Merdeka,17 Oktober 2024).

Sementara itu, Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Didik J. Rachbini menyarankan agar pemerintah mendesentralisasikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada usaha mikro kecil dan menengah di daerah. Didik mengatakan perlunya keterlibatan pemerintah daerah agar dapat mengurangi potensi diintervensinya pelaksanaan program MBG oleh 'bandit-bandit' atau pihak yang hanya mengambil untung.

Sebelumnya Prabowo sering mengungkapkan bahwa program ini akan melibatkan pengusaha lokal dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di seluruh pelosok Indonesia. Tetapi tampaknya ini hanya janji manis belaka. Di sisi lain program MBG juga disinyalir bakal mengerek realisasi impor, khususnya untuk bahan pangan karena selama ini Indonesia belum dapat memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri. Namun begitu Didik berharap agar pengadaan pasokan bahan pangan tidak diserahkan kepada pengusaha asing (Tirto.id, 18/10/2024).

Makan Bergizi Gratis (MBG) seolah-olah program yang mengedepankan kepentingan rakyat dengan klaim perbaikan gizi anak sekolah dan pembentukan generasi yang sehat. Namun sejatinya yang mendapatkan keuntungan dari program ini adalah perusahaan besar sebagai pemasok bahan baku. 

Upah tenaga kerja yang terserap perusahaan tentu akan mengikuti keumuman ketentuan upah dalam sistem kapitalisme yang belum mampu menjamin kesejahteraan pekerja. Selain itu proyek MBG berdana besar ini tentu berpotensi membuka celah korupsi oleh pejabat pelaksana. 

Mindset kapitalisme sekularisme yang dimiliki pejabat-pejabat dengan sistem demokrasi yang telah menguras harta mereka hingga terpilih menjadi pejabat tentu akan menjadikan praktik korupsi tidak terhindarkan. Program MBG ini ibarat tambal sulam sistem kapitalisme dalam menyelesaikan program generasi, khususnya masalah kesehatan atau kecukupan gizi. Sebab akar persoalannya adalah tidak adanya mekanisme yang mampu menyejahterakan masyarakat. Seharusnya negara bertanggung jawab atas kecukupan gizi bagi seluruh masyarakat, bukan hanya untuk anak sekolah saja. 

Tak ayal program MBG ini disinyalir sebagai program yang hanya menguntungkan para korporat atau segelintir orang. Tanda-tandanya semakin tampak, yakni dibukanya pintu keterlibatan pihak swasta atas program ini. Program apa pun yang muncul dalam negara yang menerapkan sistem kapitalisme hanya akan berujung pada kesengsaraan hidup rakyat dan kemakmuran para kapital atau pemilik modal.

Jika negara ini ingin menyelamatkan generasi dari tidak terpenuhinya kebutuhan pangan dan gizi, maka solusinya menjamin kesejahteraan rakyat individu per individu. Namun ini tidak akan terwujud dalam sistem kapitalisme, karena kesejahteraan dalam sistem kapitalisme hanya diukur secara komunal, yakni dengan pendapatan per kapita. 

Jaminan kesejahteraan yang nyata hanya terwujud dalam negara yang menerapkan sistem Islam kafah. Adanya jaminan di dalam sistem ini disebabkan politik ekonomi Islam yang menegaskan bahwa tujuannya adalah untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pokok bagi seluruh rakyat dan pelaksanaannya wajib berada di pundak negara. Sebab negara dalam sistem Islam bertindak sebagai pengurus dan penolong bagi rakyatnya. Kedua peran inilah yang menjadikan negara Islam tidak memerlukan program khusus untuk memenuhi makan bergizi bagi seluruh rakyatnya. Karena kebijakan negara dalam segala aspek mengharuskan terwujudnya jaminan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya, bukan bagi anak sekolah saja. 

Penerapan sistem ekonomi Islam akan menjamin terwujudnya kesejahteraan melalui tercapainya ketahanan pangan dan kedaulatan pangan. Apalagi negara memiliki sumber pemasukan yang beragam yang menjadikan negara mampu menjamin kesejahteraan rakyatnya. Selain itu, pejabat yang amanah yang mempunyai keimanan yang kuat akan mencegah adanya tindakan korupsi dan penyalahgunaan wewenang lainnya termasuk memperkaya diri secara pribadi.  

Jadi, jelas bahwa hanya Islam satu-satunya solusi mengatasi berbagai macam problematika kehidupan di muka bumi ini. Penerapan peraturan Islam menjamin siapa pun yang hidup di bawah naungan Khilafah terpenuhi kebutuhan pangan yang bergizi dan terjamin kesejahteraannya secara berkelanjutan. Wallahualam bissawab. [Ni]