Oleh. Ka Yan
Hasil survei menunjukkan kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi menjelang akhir masa jabatannya mencapai 75 persen. Deputi Protokol dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana mengatakan tingkat kepuasan yang tinggi ini merupakan bukti bahwa upaya keras pemerintah dalam berbagai bidang telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Misalnya soal infrastruktur, kesehatan, pendidikan, hingga penanganan pandemi, dan pemulihan ekonomi.
Sedangkan dalam masalah pemberantasan korupsi, sejumlah lembaga antikorupsi memberi catatan khusus terkait kian terpuruknya agenda pemberantasan korupsi pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo. Menjelang akhir masa jabatannya, Jokowi dinilai telah membawa upaya pemberantasan korupsi di Indonesia kembali ke titik nol (Tempo.com, 4/10/2024).
Hasil survei respon kepuasan masyarakat terhadap Presiden Jokowi seolah menunjukkan selama ini pemerintah telah baik dalam mengurusi rakyatnya. Benarkah demikian? Tentu saja hasil tersebut tidak sesuai dengan kondisi riil masyarakat di negeri ini. Banyak indikator yang menunjukkan bahwa kondisi masyarakat tidak baik-baik saja selama masa pemerintahan Jokowi.
Pada aspek kesejahteraan banyak rakyat yang kesulitan memenuhi kebutuhan pokoknya, termasuk akses pada pendidikan dan juga kesehatan. Seperti yang kita tahu dan rasakan kenaikan harga bahan-bahan pokok terjadi beberapa kali. Kondisi ini membuat rakyat semakin sengsara dan kesulitan. Biaya pendidikan pun terus mengalami kenaikan khususnya di Perguruan Tinggi. Bukan hanya itu, kenaikan ppn juga terjadi menjelang berakhirnya masa jabatan Jokowi. Masyarakat juga kembali dikejutkan dengan rencana pembatasan pembelian BBM bersubsidi.
Kesulitan rakyat semakin terasa ketika badai PHK menghantam dan pemerintah tidak hadir memberikan solusi yang mengakar. Akibatnya, angka kriminalitas semakin tinggi akibat tekanan ekonomi. Di tingkat pejabat korupsi semakin merajalela dan tak teratasi.
Indikasi-indikasi riil ini seharusnya cukup membuktikan bahwa angka survei yang didapatkan tidak mewakili kepuasan masyarakat secara keseluruhan. Hasil survei tersebut seolah bagian dari pencitraan untuk menutupi banyaknya persoalan yang dihadapi masyarakat bahkan bisa jadi untuk mengelabuhi rakyat. Di atas hanya beberapa kondisi riil yang sedang terjadi di masyarakat, jika kita dalami lagi maka akan kita temukan banyak kondisi yang menunjukkan belum beresnya kinerja pemerintah.
Salah satu indikator pemerintahan yang baik adalah tata kelola pemerintahan yang bersih atau bebas korupsi, memberikan banyak kemudahan rakyat dalam mengakses pelayanan publik, serta memenuhi kebutuhan pokok mereka. Bukan sebaliknya yaitu yang menyusahkan rakyat dan membebani dengan berbagai kebijakan zalim.
Selain itu, seorang penguasa juga harus berlaku amanah dalam mengemban tugas-tugasnya agar rakyat merasa puas. Jika pemimpinnya curang, tidak jujur dan khianat, bagaimana rakyat bisa puas hati? Penguasa justru memuaskan hasratnya sendiri dan para kapitalis dengan mengorbankan kepentingan rakyat.
Inilah pentingnya sebuah sistem yang baik dalam mengatur negara. Sistem yang baik akan melahirkan pemimpin yang baik yaitu pemimpin yang melayani rakyat, pun sebaliknya jika negeri ini terus diatur dengan paradigma sekuler, maka jangan berharap rakyat akan menjadi prioritas para pemangku jabatan. Rakyat akan terus dibiarkan berjuang menghidupi dirinya sendiri ditengah kerasnya kehidupan akibat kebijakan penguasa yang zalim. Na'udzubillah.
Walhasil, mustahil akan lahir pemimpin yang amanah dari sistem demokrasi kapitalisme seperti hari ini. Sistem yang tidak mensyaratkan pemimpinnya memimpin sesuai dengan perintah Allah Taala. Hanya dengan kembali kepada sistem Islamlah kita akan memiliki pemimpin yang memuaskan hati karena ketaatannya kepada Allah dalam mengemban amanah kepemimpinan. [Rn]
0 Comments: