Nasib Peternak Susu Sapi dalam Kebijakan Ekonomi Kapitalis

Oleh. Nurfadilah Kustanti

Baru saja pemimpin di negeri ini berganti, belum genap satu bulan, tetapi masalah demi masalah muncul dan dirasakan langsung oleh rakyat. Di antaranya yang terjadi beberapa waktu yang lalu, di Boyolali, para peternak susu sapi yang telah lama menjadi tulang punggung produksi susu sapi di Jawa Tengah, kini menghadapi tantangan besar. Kebijakan impor susu yang dilakukan oleh pemerintah menyebabkan pembatasan kuota pembelian susu lokal. 

Hal itu telah memberikan pukulan berat bagi mereka. Banyak peternak yang memberikan susu secara gratis dan bahkan ada yang membuang susu tersebut di tempat pembuangan sampah karena tidak terserap oleh pabrik pengolahan susu. Dikutip dari Kumparan News, ratusan peternak sapi perah, pelopor, hingga pengepul susu sapi di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah membuang susu buat mandi pada Sabtu, 11 November 2024 lalu. Frustasi dan kesulitan finansial membuat mereka melakukan aksi protes dengan cara-cara yang mencerminkan kegelisahan dan rasa putus asa. 

Mengutip dari detik Jatim, di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, para peternak sapi perah juga melakukan aksi buang susu segar. Karena industri pengolahan susu membatasi penyerapan susu dari peternak lokal. Sebelum ada pembatasan, pengiriman susu per hari mencapai 100 ton-200 ton. Akan tetapi, saat ini hanya sekitar 40 ton. Kondisi ini akan terus berlanjut jika tidak ada tindakan yang nyata dari pemerintah yang dapat melindungi para peternak susu sapi.

Selain kebijakan impor susu dan kuota pembelian susu oleh industri pengolahan susu dari peternak sapi perah yang terbatas, harga susu yang tidak stabil juga membuat peternak susu sapi sulit untuk merencanakan keuangan mereka. Mengingat biaya operasional yang di dalamnya termasuk pakan dan perawatan sapi terus meningkat, seringkali tidak sebanding dengan penjualan susu.

Dilansir dari msn.com, bahwa baru-baru ini Kementerian Pertanian (Kementan) mengeluarkan pernyataan di antaranya industri pengolahan susu di Indonesia harus menyerap seluruh produksi susu dari peternak lokal sebelum mempertimbangkan impor. Namun, nampaknya kebijakan ini masih dalam tahap teori dan memerlukan waktu untuk menunjukkan dampak yang sebenarnya. Di lain sisi, pemerintah masih melakukan impor susu dari Belgia, Amerika Serikat, Australia, bahkan juga dari Malaysia. Dan jumlahnya pun meningkat dari tahun ke tahun. 

Sungguh, negara telah abai akan kepengurusan rakyat akan hal tersebut. Sejatinya mereka harus memikirkan kesejahteraan rakyat bukan mencari keuntungan lain demi memperkaya diri mereka sendiri. Inilah salah satu sifat dalam ekonomi kapitalisme, di mana mereka berpihak kepada para pengusaha dan tidak pernah memperhatikan nasib rakyatnya. Mereka akan dengan mudah membuka kran impor dengan klaim sedang memenuhi stok kebutuhan nasional. Padahal, kebijakan impor tersebut bisa menjadi celah bagi pemburu rente untuk mendapatkan keuntungan dari impor susu. Dalam sistem ekonomi kapitalisme ini juga lahir kebijakan-kebijakan yang akan memudahkan aktivitas usaha para pemilik modal atau kapitalis tersebut. 

Islam memiliki sistem politik ekonomi yang akan memberikan jaminan dan perlindungan bagi peternak susu sapi yang akhirnya hasilnya bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Penerapan sistem ini akan efektif jika diterapkan oleh Negara Islam (khilafah). 

Khilafah akan dengan tegas membela kemaslahatan umat, dalam hal ini para peternak susu sapi, serta menerapkan politik dalam negeri untuk menjaga stabilitas harga susu. Jika ada susu impor di pasar dalam negeri, Khalifah berwenang untuk membatasi kuota atau bahkan menghentikan impor tersebut. Khalifah akan menindak tegas, jika terdapat mafia susu dan memberikan sanksi atas perbuatan mereka. Khalifah juga akan memberikan subsidi dan bantuan yang diambil dari Baitulmal untuk para peternak susu sapi dalam meningkatkan fasilitas supaya para peternak susu sapi tidak hanya menjadi penyuplai susu segar tetapi mereka juga bisa mengolah susu tersebut menjadi keju, mentega, hingga whey protein. 

Penyediaan rantai distribusi juga akan dilakukan oleh Khalifah sehingga dapat membantu peternak susu sapi memiliki pasar yang stabil dan harga yang lebih adil untuk produk susunya. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah saw. yang artinya, "Imam/Khalifah itu laksana penggembala (ra'in) dan hanya dialah yang bertanggung jawab terhadap gembalaanya." (HR. Bukhari Muslim).

Bukankah negara seperti ini yang diinginkan oleh rakyat?

Wallahualam bissawab. [An]