Oleh. Aqila Fahru
SSCQ media.Com- Karakteristik geografis dan topografi di Indonesia yang bermacam-macam, sedangkan anggaran terbatas, menyebabkan banyaknya pembangunan infrastruktur transportasi yang belum terpenuhi, terutama di berbagai pelosok daerah di Indonesia. Contohnya pada kasus di Dusun Kejuron Timur, Desa Tempuran, Kecamatan Pasrepan, kabupaten Pasuruan. Menurut sekretaris Desa tempuran, Andri, mengatakan bahwasanya kondisi jalan di desa tersebut kondisinya sangat parah dan hingga saat ini masih belum ada perbaikan yang signifikan dari pemerintah.
Andri menegaskan, bahwasanya sebagian besar jalan yang rusak tersebut merupakan jalan Kabupaten. Sehingga, seharusnya tanggung jawab perbaikannya berada pada kewenangan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
Perangkat desa, dibantu dengan warga Tempuran, terpaksa melakukan iuran swadaya untuk melakukan perbaikan seadanya. Apalagi saat ini, musim hujan yang memperparah kondisi jalan. Sumber menyebutkan, bahwasanya warga telah menyuarakan keluhannya sejak tahun 2008. Akan tetapi, pihak berwenang tidak melakukan perbaikan apapun (wartabromo.com, 9-12-2024).
Peran negara merupakan peran, yang sangat penting dalam mengatur dan mengurus urusan umat. Terutama jalan umum. Jalan umum merupakan kebutuhan yang seharusnya diperhatikan dengan serius oleh pemerintah.
Bila pemerintah mau, sebenarnya banyak sekali sumber dana yang bisa didapatkan untuk dapat memenuhi kebutuhan akses utama bagi transportasi. Pemerintah dapat memaksimalkan keberadaan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada untuk meningkatkan taraf perekonomian negara. Akan tetapi, pada faktanya banyak sekali sumber daya alam yang tidak dimanfaatkan dengan maksimal, malah diperjual belikan kepada swasta dan dikuasai oleh individu-individu bermodal.
Serta sumber daya manusia yang melimpah, sebenarnya sangat mampu untuk dimanfaatkan, sebagai peningkat perekonomian negara. Lagi-lagi fakta pahit menampar. Banyak sekali tenaga sumber daya manusia yang produktif, masih belum dimanfaatkan dengan maksimal.
Tingginya angka PHK, sempitnya lapangan pekerjaan, serta rendahnya tingkat pendidikan, sehingga menghambat perkembangan individu, untuk menguasai suatu keahlian. Padahal, banyaknya sumber daya alam dan manusia, seharusnya mampu untuk membangun infrastruktur serta jalan umum terbaik. Dan bisa tanpa berbayar.
Bila kita melihat, bahwa sebenarnya akar permasalahan yang ada bersumber dari penerapan sistem perekonomian berbasiskan kapitalisme, yang menjadikan persoalan infrastruktur ini tidak kunjung teratasi dengan baik dan optimal. Belum lagi anggaran-anggaran yang sebenarnya sudah dianggarkan, akan tetapi sebagian besar dana tersebut dikorupsi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Hal ini, merupakan bukti carut marutnya tata kelola transportasi, yang berkaitan dengan pengelolaan infrastruktur transportasi dalam sistem Kapitalisme Liberalisme.
Sungguh ironis. Negara dengan sumber daya alam dan manusianya yang melimpah, tidak mampu memenuhi kebutuhan infrastruktur dengan baik. Sangat berbalik, dengan apa yang pernah dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab.
Bila kita melihat sejarah, Umar bin Khattab, merupakan seorang pemimpin yang sangat memperhatikan kenyamanan dan keamanan jalanan umun bagi rakyatnya. Khalifah Umar pernah berkata, “Seandainya seekor keledai terperosok karena jalanan yang rusak, aku sangat khawatir karena pasti akan ditanya oleh Allah Swt, ‘Mengapa kamu tidak meratakan jalan untuknya?” ucap beliau.
Soal sumber anggarannya, Khalifah Umar bin Khattab, menjelaskan, bahwasanya negara telah menyiapkan anggaran mutlak. Ini berarti, ada atau tidak adanya kekayaan negara (untuk biaya pembangunan infrastruktur jalanan umum), wajib diadakan oleh negara.
Akar permasalahannya, yaitu gagalnya negara atau kepemimpinan Kapitalisme Liberalisme, yang saat ini dijalankan pemerintah dalam mengurus dan meriayah umat. Penguasa selalu menempatkan dirinya sebagai regulator dan fasilitator bagi pemodal, sekaligus sebagai pebisnis yang menghitung pemenuhan hak rakyat dengan hitungan untung rugi. Infrastruktur trasnportasi, baru akan dibangun apabila terdapat keuntungan ekonomi dengan skema investasi.
Dari kasus di atas, yaitu tidak ditanggapinya usulan perbaikan jalan yang telah diajukan usulan tersebut oleh rakyat berulang kali, bahkan diajukan setiap tahun, membuktikan bahwasanya penguasa sudah terlalu abai atas kebutuhan rakyat.
Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda dalam hadis yang sahih :
مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ، وَتَرَاحُمِهِمْ، وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى
“Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam hal saling mengasihi, mencintai, dan menyayangi bagaikan satu tubuh. Apabila ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut terjaga dan panas (turut merasakan sakitnya).” (HR. Bukhari no. 6011 dan Muslim no. 2586)
Seharusnya sebagai pemimpin, turut merasakan dan peduli kepada penderitaan yang sedang dirasakan oleh rakyatnya. Dan berusaha semaksimal mungkin, untuk memperbaiki keadaan tersebut. Karena itulah, dibutuhkan pemimpin yang amanah, dan satu-satunya jalan adalah dengan cara penerapan Islam secara kafah di seluruh aspek kehidupan. Sehingga negara mampu untuk memenuhi hak tersebut, tanpa memperhitungkan keuntungan dan tanpa bergantung kepada investor swasta. Wallahualam bissawab. [US]
0 Comments: