Oleh. Indri Wulan Pertiwi (Aktivis Muslimah Semarang)
SSCQMedia.Com- Dalam kehidupan sehari-hari, sering kali kita menyaksikan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kerugian besar, baik dari segi materi maupun jiwa. Namun, penting untuk diingat bahwa kecelakaan tersebut tidak selalu disebabkan oleh kesalahan manusia semata. Infrastruktur jalan yang kurang memadai juga memainkan peran penting dalam meningkatkan risiko kecelakaan.
Belum lama ini, Kakorlantas Polri, Inspektur Jenderal Aan Suhanan, merilis data kecelakaan lalu lintas tahun 2024. Dalam setahun, lebih dari 3000 korban jiwa usia produktif, yang artinya 3 hingga 4 orang tewas tiap jam akibat kecelakaan. Jumlah kecelakaan melonjak hampir delapan kali lipat dari tahun 2023 yang hanya memiliki 152 ribu kejadian kecelakaan dengan jumlah korban yang sama. Hal ini berdampak besar pada masyarakat. Aan menyoroti dampak sosial kehilangan tulang punggung keluarga akibat kecelakaan.
Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan peningkatan angka kecelakaan di Indonesia setiap tahun. Pada 2019, terjadi 116.411 kecelakaan lalu lintas. Setelah munculnya pandemi Covid-19, jumlah kecelakaan sedikit berkurang, dengan 100.028 kejadian kecelakaan pada tahun 2020. Namun, angka kecelakaan kembali meningkat pada tahun 2021 dan 2022, dengan 103.645 dan 139.258 kejadian kecelakaan. (tempo.co, 15/12/2024)
Tingginya angka kecelakaan di jalan tidak selalu disebabkan oleh kesalahan pengendara (human error) saja, melainkan juga faktor-faktor lain seperti cuaca atau kondisi infrastruktur jalan yang kurang memadai. Dalam hal ini, pemerintah seharusnya bertanggung jawab untuk menyediakan infrastruktur jalan yang aman dan terawat bagi warganya. Namun, data dari BPS pada tahun 2021 menunjukkan bahwa 31% jalan di Indonesia mengalami kerusakan. Hal ini mengindikasikan tingkat kerusakan jalan raya yang cukup tinggi dan berdampak pada keselamatan masyarakat karena kondisi jalan yang buruk.
Meskipun pemerintah saat ini terlihat aktif dalam membangun infrastruktur, namun terkadang keselamatan masyarakat diabaikan. Sebab pembangunan infrastruktur pemerintah cenderung lebih memprioritaskan aspek ekonomis, misalnya seperti pembangunan jalan tol yang seringkali menawarkan layanan dengan biaya tinggi.
Dalam sistem ekonomi kapitalisme, infrastruktur adalah fondasi penting untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Jalan raya, pelabuhan, bandara, dan jaringan listrik merupakan bagian dari infrastruktur yang memungkinkan perusahaan mengakses pasar, mendistribusikan barang, dan memberikan layanan secara efisien. Dengan infrastruktur yang berkualitas, peluang bisnis dapat berkembang, investasi dapat meningkat, dan perekonomian dapat tumbuh.
Pembangunan infrastruktur oleh pemerintah sebagian besar ditujukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, bukan semata-mata untuk keselamatan masyarakat. Hal ini wajar karena dalam sistem kapitalisme, pemerintah berperan sebagai regulator atau penyedia layanan bagi para pelaku usaha.
Ironisnya, meskipun Indonesia kaya akan sumber daya alam, pengelolaannya yang kurang baik disebabkan oleh prioritas sistem kapitalisme yang lebih mengedepankan keuntungan ekonomi daripada keselamatan masyarakatnya. Sementara sistem kapitalisme menganut prinsip keuntungan sebagai tujuan utama, seringkali memposisikan negara hanya sebagai penonton yang memberikan aturan main, bukan sebagai agen yang bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya. Hal ini mengakibatkan eksploitasi sumber daya alam, sekalipun tidak dinikmati oleh masyarakat, sebaliknya keuntungannya hanya dinikmati oleh beberapa kapitalis korporasi besar atau investor asing.
Dalam konteks ini, Islam menawarkan pandangan yang berbeda mengenai kewajiban negara dalam membangun infrastruktur untuk kesejahteraan umum. Sebab kemimpinan dalam Islam adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan tidak hanya di dunia, tetapi juga di akhirat. Sehingga negara berkewajiban untuk memastikan infrastruktur yang aman dan terawat untuk masyarakat. Mereka harus melibatkan aspek keberpihakan, keadilan, dan keselamatan dalam pembangunan infrastruktur.
Konsep kepemimpinan yang disyariatkan dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan kekuasaan dan wewenang, tetapi juga meliputi keimanan, spiritualitas, dan tanggung jawab etis. Salah satu aspek utama pemimpin Islam adalah memimpin masyarakat sesuai dengan aturan dan pedoman yang ditetapkan oleh Allah dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam implementasi sistem ekonomi Islam yang menekankan kesejahteraan masyarakat.
Ketika menelaah sistem ekonomi Islam, ada pandangan berbeda dari sistem ekonomi Kapitalisme yang berlaku. Dalam Islam, kepemilikan umum sumber daya alam seperti air, hutan, dan tanah diatur oleh negara dan hasilnya disalurkan untuk kesejahteraan bersama. Selain itu, terdapat beragam sumber pendapatan seperti kharaj, jizyah, infaq, yang dikelola dengan adil. Pemimpin yang menerapkan prinsip-prinsip ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa bergantung pada pihak lain. Penggunaan dana dari Baitul Mal dapat untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, listrik, air bersih, yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Contoh keteladanan dari Khalifah Umar bin Khattab yang memikirkan keselamatan seekor keledai dalam jalan rusak mencerminkan betapa perhatian yang mendalam seorang pemimpin dalam Islam terhadap keselamatan umat. Hal ini menggarisbawahi betapa pentingnya peran negara dalam menyediakan infrastruktur yang aman, serta nilai-nilai kepemimpinan yang berintegritas dan bertanggung jawab sebagaimana yang diajarkan dalam ajaran Islam. Dan hanya di bawah naungan sistem Islam kafah-lah semua itu bisa terwujud.
Wallahualam. []
0 Comments: