Pengentasan Kemiskinan dalam Sistem Kapitalisme, Hanya Retorika

Oleh. Vivi Nurwida 

Kemiskinan masih menjadi momok yang menghantui banyak orang di berbagai belahan dunia, tak terkecuali di Indonesia. Berbagai upaya dilakukan untuk mengentaskan masyarakat dari momok menakutkan ini. 

Presiden Prabowo Subianto menyebut akan memprioritaskan alokasi terbesar anggaran APBN Indonesia untuk pendidikan dan kesehatan. Menurutnya, prioritas ini akan membawa Indonesia keluar dari kemiskinan.

Ketua Umum Partai Gerindra ini, menyebut bahwa perlindungan sosial, bantuan sosial dan subsidi juga merupakan langkah-langkah menuju kebangkitan ekonomi Indonesia. 

Selain itu, Prabowo juga optimis program makan bergizi gratis juga merupakan hal strategis yang dijalankan pemerintah demi menyelamatkan anak-anak bangsa dan memberdayakan ekonomi lokal, termasuk ekonomi pedesaan (viva.co.id, 11-12-2024).

Pernyataan Presiden terkait  pendidikan dan kesehatan berpengaruh dalam pengentasan kemiskinan memang merupakan pernyataan yang tepat. Pernyataan Presiden yang akan meningkatkan anggaran dalam dua sektor vital ini  memberikan harapan baru bagi masyarakat. Namun, hal ini bukan berarti masalah kemiskinan akan selesai hanya dengan kebijakan peningkatan anggaran pendidikan dan kesehatan. Sebab, penyebab kemiskinan itu multifaktor. Pendidikan dan kesehatan adalah salah dua dari faktor-faktor tersebut.

Selain itu, sayang seribu sayang, pernyataan Presiden terkait hal ini  belum didukung dengan kebijakan yang sejalan. Hal ini dapat dilihat dari kebijakan yang justru membuat hidup rakyat semakin sulit dan terhimpit, termasuk dalam memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan.

Meski sudah bekerja dengan keras, faktanya masih banyak rakyat merasakan hidup yang serba susah. Masyarakat dicekik dengan semakin melangitnya harga barang kebutuhan pokok, BBM, listrik, air dan sebagainya. Belum lagi, negara membebani rakyat dengan pajak yang semakin mencekik.

Lebih-lebih, dalam sistem hari ini perempuan sengaja dilibatkan dalam upaya pemberdayaan ekonomi. Padahal, perempuan merupakan golongan yang wajib untuk dinafkahi. Di sisi lain, lapangan pekerjaan sangat sedikit, juga banyaknya PHK telah menyebabkan bertambahnya angka pengangguran. Rakyat susah memenuhi kebutuhan hidupnya karena tidak punya penghasilan. Tentu hal ini mengakibatkan angka kemiskinan meningkat.

Selain itu, walaupun anggaran pendidikan dan kesehatan diwacanakan untuk ditingkatkan, namun pada faktanya terjadi kapitalisasi dalam dua bidang ini. Pendidikan dan kesehatan justru dijadikan sebagai komoditas ekonomi yang begitu mahal, hingga tidak semua rakyat bisa menjangkaunya.

Upaya demi upaya yang dilakukan oleh pemerintah pun akhirnya menemui jalan buntu. Hal ini merupakan konsekuensi dari penerapan sistem kapitalisme yang diemban oleh hampir seluruh negara di dunia.

Kemiskinan yang dirasakan oleh masyarakat hari ini, sebenarnya merupakan kemiskinan yang terstruktur dan sistemis. Rupanya, kapitalismelah biang kerok kemiskinan yang terjadi di mana-mana. Segelintir orang dengan mudah menguasai hajat hidup orang banyak berupa SDAE, sementara di sisi lain banyak masyarakat yang bingung untuk bertahan hidup. 

Sistem ini tidak membuat negara hadir untuk mengurus rakyat. Negara hadir dengan fungsi regulator, membuat kebijakan yang hanya menguntungkan pemilik modal. Kepemimpinan dalam sistem ini bersifat populis otoriter, terkesan merakyat dengan bantuan subsidi, makan bergizi gratis, dan sebagainya. Padahal, kebijakan yang dikeluarkan nyatanya justru menzalimi rakyat.

Selain itu, kesejahteraan diukur dari pendapatan per kapita, padahal seharusnya diukur dari per individu warga negara, apakah mereka bisa memenuhi kebutuhan pokoknya, sekunder, bahkan tersiernya? Karenanya, selama sistem yang diterapkan masih sistem kapitalisme, pengentasan kemiskinan hanyalah retorika.

Pengentasan kemiskinan dalam sistem Islam bukanlah sekadar retorika. Islam telah menempatkan pemimpin atau khalifah sebagai pengurus dan penjaga urusan umat. Khalifah akan berusaha semaksimal mungkin mengurus dan menyejahterakan rakyat dengan penerapan syariat Islam secara kafah dalam seluruh aspek kehidupan. Prioritas akhirat akan menempatkan seorang pemimpin dalam Islam menjadi pribadi yang takut jika ia berbuat zalim dan tidak bisa adil kepada rakyatnya.

Islam mempunyai aksi nyata dalam upaya pengentasan kemiskinan dan menetapkan mekanisme khusus akan jaminan kesejahteraan. Hal ini dimulai dari mewajibkan seorang pemimpin keluarga atau laki-laki yang sudah mempunyai kewajiban menafkahi keluarganya untuk bekerja agar mampu memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya.

Negara memberikan dukungan penuh berupa sistem pendidikan yang memadai kepada seluruh rakyat agar menjadi pribadi yang bertakwa dan memiliki kepribadian Islam yang tangguh. Terlebih bagi laki-laki agar memiliki kemampuan yang mumpuni untuk bisa bekerja memenuhi nafkah orang-orang yang menjadi tanggungan nafkahnya. 

Negara juga menyediakan lapangan pekerjaan dengan suasana yang kondusif bagi rakyat. Islam mengharamkan penguasaan kekayaan milik umum seperti SDAE untuk dikuasai segelintir orang, terlebih oleh asing. Negara akan membuka akses yang luas bagi sumber-sumber ekonomi yang halal dan berpotensi besar, seperti pada sektor industri, pertambangan, pertanian, perikanan, dan lain sebagainya agar dapat dimanfaatkan sebaik mungkin untuk kepentingan rakyat. Pengaturan ini akan mampu menyerap tenaga kerja sebesar-besarnya. 

Negara juga dapat memberikan bantuan modal atau pelatihan kepada rakyat yang membutuhkan. Bahkan, bagi mereka yang memang tidak memiliki kemampuan bekerja atau lemah karena cacat atau sakit akan diberikan santunan oleh negara hingga mereka tetap mendapatkan kesejahteraan. Negara akan memastikan tidak ada satu warga negara pun yang tidak mendapatkan kesejahteraan.

Negara juga menjamin kebutuhan pokok publik yang memadai dan berkualitas yang dapat diakses oleh seluruh rakyat baik miskin atau kaya, muslim ataupun kafir dengan biaya murah bahkan gratis. Kebutuhan pokok publik di antaranya pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Kualitas SDM akan meningkat dengan aksi nyata yang dilakukan oleh negara. Selanjutnya, mereka siap berkontribusi untuk kejayaan Islam.

Dalam urusan teknologi, negara juga akan memanfaatkan semaksimal mungkin untuk kemaslahatan rakyat dan negara. Negara akan menyediakan pelatihan agar para pekerja tidak gagap teknologi, bahkan menjadi umat yang terdepan dalam sains dan teknologi.

Semua ini hanya mampu diwujudkan dalam negara yang menerapkan syariat Islam secara kafah dalam seluruh aspek kehidupan dalam satu kepemimpinan. Hanya negara semacam ini yang akan mampu mengentaskan rakyatnya dari kemiskinan menuju kesejahteraan, keadilan, dan keberkahan dengan aksi nyatanya. Sudah semestinya kita memperjuangkannya.

Wallahualam bissawab. [Ni]