Politik Uang, Dampak Buruk Demokrasi

Oleh. Hanif Eka Meiana

Pengungkapan praktik money politics atau politik uang yang dilakukan warga Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, pada Senin (25/11) berbuntut panjang. Penjual martabak berinisial P (46) mengaku ikut diculik dan dianiaya sekelompok orang bermobil sebagai rangkaian dalam kisruh pengungkapan praktik politik uang itu. P didampingi kuasa hukumnya, Sunardi, melapor ke Polres Pekalongan, Jumat (29/11/2024) sore. Sunardi menyebut kliennya diculik hingga mendapatkan penganiayaan dan ancaman pembunuhan (detik.com, 29/11/2024).

Sempat dirampas ponselnya, korban kemudian dianiaya dan dikeroyok di salah satu rumah. "Kemudian ada tindakan-tindakan, bagi saya itu sudah tidak manusiawi, kejam, di mana dilakukan pemukulan, diludahi, ditendang kemaluannya, kemudian sempat dipukul dengan pistol, bahkan diancam akan dibunuh termasuk anak dan istrinya. Dalam peristiwa ini banyak melibatkan orang belasan," ungkap Sunardi.

Apa yang terjadi pada warga Kedungwuni di atas merupakan salah satu di antara deretan kasus kriminal dan merupakan perbuatan yang tidak terpuji. Kebenaran yang berusaha diungkap oleh saudara P berujung pada penculikan dan penganiayaan. Hal ini menjadi noda hitam dalam pelaksanaan demokrasi. Tak hanya itu banyak pula kasus lainnya yang menjadi dampak buruk akibat pelaksanaan pesta rakyat ini. 

Menjadi hal yang wajar dalam sistem demokrasi bila ditemukan adanya money politics. Politik uang ini menjadi andalan untuk menaikkan suara dalam pilkada maupun pilpres. Suara rakyat yang mudah terbeli tersebut akan mampu mendudukkan siapa saja pada posisi sebagai pemimpin. Tak peduli apakah calon pemimpin tersebut amanah atau tidak dalam menjalankan tugasnya, adil ataukah berkhianat pada rakyat. 

Demokrasi berasas pada pandangan hidup yang sekuler yakni pemisahan agama dari kehidupan. Demokrasi adalah buah dari penerapan sistem kapitalisme. Sistem yang menjunjung tinggi kebebasan dan menihilkan peran agama dari kehidupan. Sehingga pada prosesnya murni berasal dari keinginan manusia. Aturan yang dibuat pun berkaca pada kehendak manusia, begitu pula dalam hal penyelesaian problem kehidupan manusia. 

Standar yang dipakai dalam sistem ini ialah asas manfaat. Sehingga ketika ada maslahat di situ maka akan diambil dan sebaliknya. Pelaksanaan dari sistem demokrasi juga tanpa batas halal dan haram. Selama mampu meraih tujuan yang diinginkan maka segala upaya akan dikerahkan untuk tercapai target yang dikehendaki. Maka wajar bila ada politik uang. Masyarakat yang rendah taraf berpikirnya serta terdesak oleh kebutuhan ekonomi akan langsung menerima tanpa memperhitungkan konsekuensi dari keputusannya. 

Permainan kotor ini akan terus ada bahkan langgeng bila sistem kapitalisme masih diadopsi oleh sebagian besar masyarakat. Mereka yang menjabat akan berbuat semena-mena dalam mempermainkan hukum. Bila ada yang menjegal maka tak segan untuk ditindak seperti halnya kasus di atas. Kesadaran akan adanya Sang Pencipta keberadaan malaikat, dan hari penghisaban sudah mulai luntur dalam diri mereka yang tamak akan harta dan jabatan. Rakyat kecil lagi yang akan menjadi korbannya. 

Demikianlah bila sistem sekuler diterapkan. Membawa dampak kerusakan yang parah dalam kehidupan manusia. Mencetak orang-orang kejam, tamak, rakus, individualis, fasik, dan munafik. Hal ini akan jauh berbeda bila kita menerapkan Islam dalam kehidupan. Sistem Islam telah terbukti mampu membawa umat pada kejayaannya. Keberkahan tercurah dan dapat dirasakan oleh seluruh umat kala itu. 

Penerapan Islam yang kafah mampu mencetak individu-individu yang beriman dan bertakwa kepada Allah, masyarakat yang saling beramar makruf nahi munkar, negara yang berperan penuh dalam menyejahterakan rakyatnya dan menegakkan hukum-hukum Islam. Dalam Islam, kedaulatan ada di tangan hukum syarak, sedang kekuasaan ada di tangan umat. Sehingga manusia tidak dibenarkan membuat hukum yang berkaitan dengan kemaslahatan umat tanpa disandarkan pada syarak. 

Islam juga mengatur masalah pemerintahan. Kepemimpinan merupakan amanah. Hal ini hanya akan diberikan kepada mereka yang memenuhi kriteria sebagai pemimpin dalam Islam serta yang dibaiat oleh umat. Pada proses pemilihannya, ahlu halli wal aqdi akan memilih kandidat calon pemimpin sesuai kriteria pemimpin dalam Islam. Kemudian dipilih dua orang terbaik yang kemudian umat dimintai pertimbangan mana di antara dua orang itu yang tepat untuk menjadi pemimpin. 

Diketahui sepanjang sejarah peradaban Islam, tidak kita temui praktik money politics. Bahkan sampai terjadi kasus seperti di atas. Islam sangat jauh berbeda dengan demokrasi. Bila demokrasi menghalalkan segala cara demi terpenuhinya hasrat keinginan akan jabatan, lain halnya dengan Islam. Islam mengutamakan kemaslahatan umat, keterikatan terhadap hukum syarak dan keridaan Allah Swt. Insyaallah bila Islam diterapkan, umat akan terjaga dan terlindungi hak-haknya, jauh dari politik uang, suap, dan semisalnya. 

Wallahualam. [Ni]