Standar Hidup ala Kapitalis Tidak Realitis

Oleh. Hana Salsabila A.R

SSCQMedia.Com- Belakangan ini masyarakat dikejutkan oleh update BPS mengenai standar layak 2024. Dirilis dari laporan CNN Indonesia (28/11/2024), BPS mengatakan bahwa Rp1,02 juta perbulan merupakan standar hidup layak berdasarkan perhitungan  banyaknya barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. BPS menyebut semakin tinggi angkanya berarti standar hidupnya lebih baik. Sementara itu ASPIRASI (Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) melalui pimpinannya Mirah Sumirat mengkritik dan mewanti-wanti penggunaan "standar" karena berpotensi disalahkan dengan komponen hidup layak. 

Penggunaan konotasi "standar" memang tidak layak untuk digunakan. Sebab memang standar hidup layak saat ini sangat jomplang dengan pernyataan tersebut. Juga atas landas survei, apakah kalau nominal Rp1,02 juta perbulan itu sudah standar? Apakah angka itu dihitung permenuhan per individu ataukah per kepala keluarga? Sebab akan lain cerita dalam fakta di tengah masyarakat. Bahkan, Rp1,02 untuk kebutuhan hidup per individu, nominal di atas bisa dikatakan sangat mepet sekali, mengingat kebutuhan hidup yang semakin hari semakin meroket. Apalagi, jika standar itu menjadi standar kebutuhan dalam keluarga. Jelas, jauh sekali kurangnya, karena kebutuhan tidak sekadar makan, ada kesehatan, pendidikan, dll.  

Hitungan standar di atas, tidak lain merupakan standar hidup ala kapitalisme. Standar yang tidak dihitung per kebutuhan individu, namun secara per kapita, rata-rata keseluruhan yang di mana setiap kebutuhan dan nominal gaji yang didapatkan per individu tentu berbeda-beda sehingga perhitungannya bersifat kolektif dan mengaburkan individu miskin. Hal ini sungguh zalim dan menyengsarakan rakyat, apalagi dengan kondisi global yang apa-apa serba mahal, kesenjangan sosial hingga saat ini pun makin melebar. 

Bukankah kewajiban negara untuk bersikap adil terhadap rakyat? Kita tegaskan kembali bahwa tugas pemerintah adalah mengurusi rakyat secara keseluruhan. Dan hal ini tidak mungkin bisa diterapkan oleh pemerintah yang masih menerapkan sistem kapitalisme seperti saat ini. Menjamin kebutuhan rakyat secara merata serta memberikan gaji dan pekerjaan yang benar-benar layak bagi mereka, itulah tugas seharusnya pemerintah. Wallahualam. [Ay]