Sulitnya Memiliki Rumah Layak Huni di Sistem Kapitalisme

Oleh. Dwi Lis 

SSCQMedia.Com- Rumahku adalah istanaku. Begitulah ungkapan yang menggambarkan bahwa rumah sebagai tempat yang nyaman dan hangat bagi pemiliknya. Sehingga memiliki rumah, bahkan yang layak huni adalah impian setiap orang terlebih bagi yang sudah berkeluarga. Namun sayangnya masih banyak masyarakat hari ini yang ekonominya menengah ke bawah kesulitan untuk bisa memiliki rumah layak huni.

Hal ini selaras dengan apa yang diungkapkan oleh Hashim Djojohadikusumo selaku Ketua Satgas Perumahan Hashim, bahwa setidaknya masih ada 11 juta keluarga yang antre untuk mendapatkan rumah yang layak. Dan masih sekitar 27 juta keluarga yang tinggal di rumah tidak layak huni, alias mereka tinggal di rumah-rumah gubuk dan semisalnya (detik.com, 4/12/2024).

Hashim juga menambahkan bahwa rumah yang tidak layak huni memiliki tingkat kesehatan yang sangat rendah dan berpotensi menimbulkan persoalan stunting. Disebabkan karena lantai yang berupa tanah, air yang kotor serta adanya bakteri dan virus. Hampir 25% anak di Indonesia mengalami stunting. Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto telah mencanangkan program pembangunan 3 juta rumah layak huni untuk masyarakat yang belum memiliki rumah. Dari total 3 juta rumah yang telah direncanakan, sekitar 20% akan dialokasikan sebagai rumah bersubsidi, sementara sisanya dikembangkan untuk hunian komersial. Program ini juga telah mendapat dukungan dari Budi Saddewa selaku Dirut Perum Perumnas. Sebagai pengembang yang dikelola negara, tentu Perumnas berkewajiban untuk mengoptimalkan pengelolaan asetnya demi mendukung program tersebut (tempo.co, 1/12/2024).

Sekilas program pengadaan rumah bersubsidi yang dicanangkan oleh Presiden terlihat solutif bagi masyarakat, akan tetapi hal ini belum sampai menyentuh akar masalah. Sulitnya rakyat memiliki rumah yang layak huni sesungguhnya menunjukkan bahwa negara telah gagal dalam menjamin pemenuhan kebutuhan pokok rakyatnya dalam hal papan. Ditambah dengan kondisi ekonomi yang kian karut marut, harga tanah yang terus menggila serta harga bahan bangunan yang mahal menjadi alasan masyarakat hari ini sulit untuk memiliki rumah.

Inilah potret buram ketika hidup di dalam sistem kapitalisme di mana peran negara tidak lagi memprioritaskan urusan rakyatnya termasuk dengan membiarkan warganya kesulitan untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak dan diiringi dengan harga yang terjangkau. Dalam sistem kapitalisme negara dan penguasa bukan bertindak sebagai pelayan rakyat akan tetapi hanya sebagai fasilitator dan regulator saja. Negara berlepas diri dari tanggung jawabnya dalam memenuhi kebutuhan pokok, termasuk menyediakan tempat tinggal yang layak dan justru mengalihkan tanggung jawabnya kepada pihak pengembang baik swasta maupun asing. Maka, tidak heran jika berkeinginan untuk memiliki rumah yang layak di dalam sistem ini hanyalah ilusi belaka. 

Sistem kapitalisme juga telah melahirkan pemimpin yang populis yaitu membuat pencitraan seolah-olah bekerja untuk rakyat, melayani kepentingan rakyat namun sejatinya rezim itu hanya melayani kepentingan kaum kapital. Berbeda di dalam sistem Islam, negara akan bertanggung jawab penuh dalam memenuhi kebutuhan rakyatnya baik sandang, pangan, ataupun papan. Begitu juga dengan pemenuhan fasilitas yang sifatnya umum seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan lain-lain.

Dalam Islam negara bertindak sebagai raa'in sebagaimana sabda Rasulullah yang artinya "Imam adalah raa'in dan dia bertanggung jawab atas urusan rakyatnya" (HR. Bukhari).

Adapun mekanisme negara dalam Islam untuk memenuhi kebutuhan rakyat akan tempat tinggal adalah:

Pertama, negara akan membuka lapangan pekerjaan terutama bagi kaum laki-laki untuk memenuhi kebutuhan mereka dan keluarganya termasuk mampu membangun rumah yang layak huni. 

Kedua, negara akan memberikan lahan bagi warga yang belum memiliki tanah. Negara akan mengambil alih tanah milik individu yang enggan mengolahnya selama 3 tahun berturut-turut dan memberikan kepada warga yang mampu mengelolanya. 

Ketiga, negara akan memberikan bantuan finansial kepada rakyat yang akan membangun rumah namun terkendala dengan biaya tanpa bunga atau bahkan gratis.

Hal ini akan terwujud jika negara mau menerapkan sistem Islam secara kafah dalam bingkai Khilafah. Maka, siapa pun yang ingin hidup sejahtera maka wajib mengganti dan beralih dari sistem yang batil yakni kapitalisme menuju sistem kehidupan yang sahih yakni sistem Islam.