Oleh. Nur Fitriani
SSCQMedia.Com-Meskipun pemerintah menaikkan PPN 12% hanya untuk barang mewah, fakta di lapangan harga-harga barang tetap naik. Misalnya PPN atas kegiatan membangun dan merenovasi rumah, pembelian kendaraan bekas dari pengusaha penyalur kendaraan bekas, jasa asuransi, pengiriman paket, jasa agen wisata dan perjalanan keagamaan, dan lain sebagainya. Hal ini bisa terjadi sebab ketidakjelasan di awal akan barang yang akan terkena PPN 12%, sehingga penjual ikut memasukkan PPN 12% pada semua jenis barang kepada pembeli. Ketika semua sudah naik, maka tidak bisa dikoreksi meski aturan menyebutkan aturan kenaikan PPN hanya untuk barang mewah saja.
Di sisi lain, negara tampak berusaha untuk cuci tangan dengan didukung media.yang mendukungnya. Hal tersebut tampak jelas dari pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sri Mulyani menyatakan bahwa paket kebijakan insentif dan stimulus pemerintah tetap berlaku meski kenaikan pajak pertambahan nilai PPN menjadi 12% ini berlaku untuk barang dan jasa mewah.
(tempojakarta.com, 5/1/2025).
Adapun paket kebijakan insentif dan stimulus yang diberikan pemerintah antara lain pajak penjualan rumah seharga Rp2 miliar yang akan ditanggung 100 persen oleh pemerintah insentif PPN untuk kendaraan hybrid dan kendaraan listrik, kemudian pelaku UMKM dengan omset di bawah Rp500 juta per tahun tidak perlu membayar Pph. Selain itu Sri Mulyani juga menyebutkan insentif lainnya yakni diskon listrik 50% untuk pelanggan di bawah 2.200 VA.
(tirto.id, 16/12/2024).
Dengan menyebutkan berbagai kebijakan insentif dan stimulus pemerintah mengeklaim program bantuan tersebut untuk meringankan hidup rakyat. Tampak sekali negara membuat kebijakan narasi seolah berpihak kepada rakyat namun sejatinya abai kepada penderitaan rakyat.
Penguasa Populis Otoriter
Padahal sudah bisa diketahui bahwa kenaikan pajak pasti akan membuat ekonomi rakyat tertekan. Bantuan-bantuan pemerintah hanya bersifat temporer yang sama sekali tidak bisa menghilangkan beban yang diderita masyarakat. Kebijakan ini menguatkan profil penguasa populis otoriter. Seperti inilah profil penguasa dalam sistem kapitalisme.
Kapitalisme membuat negara sebagai pebisnis bagi rakyat. Konsep kepemimpinan ini menghasilkan penguasa yang krisis empati dan kasih sayang kepada rakyatnya. Mereka tega mengeluarkan kebijakan yang menambah penderitaan rakyat. Sistem kapitalisme telah nyata membuat masyarakat dalam kesengsaraan dan jauh dari kata sejahtera.
Realitas kehidupan seperti ini menuntut adanya sebuah perubahan atas profil penguasa yang sholih sebagai pemimpin. Tentu saja bukan pemimpin yang dicitrakan baik dan pengurus rakyat layaknya sistem kapitalisme hari ini.
Profil Penguasa dalam Islam
Profil penguasa yang saleh akan mampu mengemban amanah sebagai pengurus rakyat seperti yang diperintahkan Rasulullah saw.
“Imam adalah raa'in (pengembala) dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya.” (HR. Bukhari). Sehingga kepemimpinan akan membawa kerahmatan dan kebaikan untuk rakyatnya. Tanggung jawab seorang pemimpin kepada dirinya sendiri dan rakyat agar menjadi sosok pemimpin yang saleh. Tanggung jawab penguasa yang berkaitan dengan hal-hal yang wajib dipenuhi dalam diri seorang penguasa ialah dia harus memiliki kekuatan, ketakwaan dan kelembutan terhadap rakyat dan tidak menimbulkan antipati.
Maksud dari kekuatan yang harus dimiliki penguasa adalah kekuatan kepribadian islam yakni pola pikir dan pola sikap yang dipengaruhi islam. Kekuatan ini akan melahirkan seorang pemimpin yang memiliki kekuatan akal yang mumpuni juga sikap kejiwaan yang tinggi yaitu sabar, tidak emosi ataupun tergesa-gesa dalam membuat kebijakan. Dengan demikian ketika ia membuat kebijakan akan fokus kepada kemaslahatan yang mampu mensejahterakan rakyat.
Sikap yang juga mampu dimiliki seorang penguasa adalah ketakwaan. Kekuatan kepribadian islam yang dibalut dengan ketakwaan membuat pemimpin selalu berhati-hati dalam mengatur urusan rakyatnya.
Penguasa seperti ini cenderung untuk taat kepada aturan dari Sang Khaliq yakni Allah Swt. Semisal terkait pajak, pemimpin dalam Islam akan mengikuti aturan dalam Islam. Pemimpin hanya diperbolehkan menurut dari dharibah dari kondisi tertentu yang sifatnya temporer sebagaimana yang ditentukan syariat. Kesadaran seorang pemimpin dalam melayani rakyat atas dasar dorongan keimanan membuat penguasa akan bersifat lembut terhadap rakyatnya. Dia tidak akan bersikap antipati terhadap rakyatnya dan tidak akan membuat rakyat menderita sebagaimana pemimpin kapitalisme hari ini.
Apalagi syariat Islam mewajibkan penguasa hanya menerapkan aturan Islam saja.
Allah mengancam penguasa yang melanggar aturan dari Allah dan berhukum selain hukum Allah dengan sebutan sebagai orang-orang kafir berdasarkan (QS Al Maidah: 44), sebagai orang-orang fasik (QS. Al Maidah: 45), dan berdasarkan orang-orang zalim (QS. Al Maidah:47).
Dengan profil pemimpin seperti ini dia akan dicintai rakyatnya dan dia pun mencintai rakyatnya. Beginilah sosok pemimpin yang lahir dalam sistem Islam negara Khilafah.
Wallahualam bissawab. []
0 Comments: