Oleh. Alya Izdihar
(Guru dan Aktivis Dakwah)
SSCQMedia.Com-Gabungan mahasiswa bersama K-popers melakukan aksi turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi aksi mereka menolak kebijakan kenaikan PPN 12% yang mulai diterapkan pada 1 Januari 2025 di depan istana kepresidenan (kompas.com, 19-12-2024).
Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Airlangga atau BEM Unair dengan tegas menolak wacana kenaikan Pajak Pertambahan Negara atau PPN sebesar 12% dari yang awalnya 11%. Lebih lanjut, penolakan tersebut digagas oleh BEM Unair setelah melakukan pendalaman komprehensif mengenai dampak akibat kenaikan PPN terhadap masyarakat yang disebut sebagai kebijakan yang merugikan rakyat.
Di tengah kondisi perekonomian yang makin mengimpit, pemerintah resmi menetapkan dan melaksanakan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen yang dimulai 1 Januari 2025 sesuai Undang-undang Nomor 7 Tahun 2024 perihal Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Pemerintah mengatakan bahwa tarif PPN 12 persen akan diterapkan pada barang dan jasa yang termasuk kelompok barang mewah atau premium. (beritajatim.com, 21-12-2024).
Generasi Muda dan Kesadaran Politik Islam
Demonstrasi yang dilakukan mahasiswa adalah bentuk kepedulian mahasiswa terhadap kebijakan pemerintah yang menyengsarakan rakyat yang sudah seharusnya ada, karena mahasiswa adalah salah satu kekuatan umat dalam mewujudkan perubahan. Penolakan mahasiswa atas kebijakan kenaikan pajak ini seharusnya dibangun berdasarkan kesadaran yang sahih tentang dampak kerusakan sistem kapitalisme hari ini.
Harus disadari tidak hanya pungutan pajak saja yang harus ditolak, namun juga sistem kehidupan yang menjadi asas lahirnya aturan kebijakan pajak atas rakyat yaitu sistem kapitalisme, sistem batil. Jelas ketika diterapkan sistem kapitalisme, masyarakat akan selalu dizalimi dan disengsarakan oleh penguasa. Karena kapitalisme mengagungkan kebebasan, dan tidak mengutamakan pengurusan atas rakyatnya.
Sistem Islam memiliki aturan yang paripurna. Sistem pendidikannya bertujuan untuk menjadikan manusia yang berkepribadian Islam secara menyeluruh. Mulai dari pemikiran hingga sikap generasi muda. Dengan begitu mereka akan mampu menjadi agen perubahan yang membawa Islam ke seluruh penjuru alam. Islam juga akan memberikan pemahaman politik Islam sebagai dasar pijakan generasi muda dalam memberikan peran aktif pada perubahan yang sebenarnya, demi terterapkannya Islam kafah dalam institusi sebuah negara.
Generasi muda juga harus menjadi bagian dari partai politik Islam ideologis untuk mendapatkan pemahaman politik Islam, agar gerak langkah perjuangannya terarah dan berada pada jalan yang membawa pada perubahan yang sebenarnya, yaitu kehidupan yang diatur dengan Islam kafah.
Oleh karena itu, generasi muda harus memahami sistem politik Islam, karena politik Islam adalah pandangan yang berkaitan dengan bagaimana urusan masyarakat dikelola dan diatur dengan hukum Islam. Karena politik dalam Islam adalah mengurus urusan umat. Sehingga melayani umat menjadi tujuan utamanya, bukan sekadar mencari kekuasaan untuk kelompoknya atau dirinya seperti pada politik kapitalisme. Politik Islam menerapkan hukum Islam, baik di dalam maupun di luar negeri. Sehingga kebijakan yang diambil berasaskan Islam.
Politik Islam menjadikan kedaulatan di tangan hukum syarak bukan di tangan manusia. Konsekuensi dari pandangan tersebut adalah penguasa harus terikat dengan hukum syarak karena tidak ada satu masalah pun yang terlepas dari hukum syarak, yakni sesuai Al-Qur'an dan As-Sunnah.
Dan sejatinya pajak adalah pemalakan yang dilakukan kepada rakyat atas nama negara dan pembangunan. Namun yang terjadi kebijakan penguasa justru berlawanan dengan kepentingan rakyat, bahkan menyengsarakan kehidupan rakyat. Mereka diberi gaji dari hasil jerih payah keringat rakyat karena tuntutan kewajiban pajak, tetapi kebijakan kenaikan pajak yang dihasilkan pemimpin negeri ini masih jauh dari kata adil dan merakyat serta amanah.Itulah hasil dari sistem kapitalisme.
Sifat Pemimpin dalam Islam
Sesungguhnya Islam menjadikan pemimpin bertanggung jawab penuh atas orang-orang yang dipimpinnya. Seorang pemimpin harus memiliki sifat-sifat kepemimpinan, seperti bijaksana, arif, adil, amanah dan bertanggung jawab.
Seorang pemimpin laksana penggembala. Dalam sebuah hadis, diriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda, “Imam itu adalah laksana penggembala dan dia akan dimintai pertanggungjawaban akan rakyatnya (yang digembalakannya).” (HR. Bukhari dan Ahmad dari Abdullah bin Umar ra.).
Layaknya seorang penggembala (raa’in), pemimpin itu mengurus, membimbing, mengarahkan, menjamin, dan membantu terpenuhinya semua kebutuhan gembalanya agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Kiasan ini bermakna bahwa pemimpin adalah laksana penggembala yang bertanggung jawab atas rakyat untuk mengurus urusan persoalan mereka.
Mengurus urusan rakyat (ri’ayah) berarti mengurus keperluan mereka yang kompleks dari beragam kebutuhan primer dan sekundernya, seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, keamanan, dan sebagainya.
Upaya membentuk kesadaran berpolitik generasi muda merupakan kewajiban negara. Negara wajib menyelenggarakan sistem pendidikan yang berdasarkan akidah Islam.
Dalam sistem Islam, pajak tidak menjadi sumber pemasukan negara. Karena Islam memiliki sistem ekonomi, sumber pendapatan negara (baitul mal) adalah anfal, ghanimah, fa'i, khumus, kharaj, jizyah, harta kepemilikan umum (sumber daya alam). Berbeda dengan ekonomi kapitalisme saat ini yang menjadikan pajak dan hutang sebagai sumber utama pendapatan negara.
Maka, kesadaran politik Islam dibutuhkan untuk mendorong generasi muda dapat menjadi agen perubahan untuk terus berjuang memperjuangkan Islam kafah, agar bisa diterapkan secara menyeluruh. Dari keyakinan dan kesadaran inilah yang menjadi landasan aktivitas politiknya sehingga tidak hanya menjadi aktivitas politik praktis tapi aktivitas politik ideologi Islam.
Wallahualam bissawab. [Hz]
0 Comments: