Oleh. Indri Wulan Pertiwi
(Kontributor SSCQMedia.Com, Aktivis Muslimah Semarang)
SSCQMedia.Com—Dalam beberapa tahun terakhir, fenomena "no viral no justice" telah menarik perhatian banyak kalangan dalam setiap diskusi tentang penegakan hukum di Indonesia. Istilah tersebut muncul akibat sering terjadi situasi di mana kasus kejahatan atau pelanggaran hukum hanya diperhatikan dan ditindaklanjuti oleh pihak berwenang setelah menjadi viral di media sosial atau mendapat sorotan luas dari masyarakat.
Meskipun penggunaan media sosial bisa efektif dalam mendukung keadilan, fenomena "no viral no justice" juga dapat menimbulkan dampak negatif. Salah satunya adalah bahwa tidak semua kasus yang seharusnya mendapat perhatian memperoleh sorotan yang setara. Terlebih kasus-kasus yang menjadi viral sering kali ditentukan oleh faktor-faktor emosional atau sensasional, sementara kasus lain yang tidak mendapat perhatian publik akhirnya terlupakan.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mendorong seluruh jajaran polisi baik di tingkat pusat maupun daerah untuk merespons aduan atau permasalahan dengan cepat tanpa harus menunggu hingga menjadi viral di media sosial. Dalam Rapat Pimpinan Polri 2025, beliau menyerukan kepada rekan-rekan untuk membuat akun khusus guna merespons pengaduan dengan lebih efektif. Listyo Sigit Prabowo menegaskan kepentingan respons yang cepat terhadap permasalahan yang timbul, termasuk kasus pelanggaran etik dan disiplin anggota polisi yang bisa menjadi viral. Beliau juga menekankan bahwa penanganan aduan dan kasus bukan hanya menjadi tanggung jawab Mabes Polri tetapi juga tugas seluruh Polda hingga Polres dalam menangani keluhan masyarakat (liputan6.com/news/read/).
Ketimpangan dalam sistem hukum Indonesia adalah realitas yang tidak bisa diabaikan. Dari kasus-kasus ketidakadilan hingga skandal korupsi besar yang terungkap, masyarakat terus bersaksi atas ketidakmerataan perlakuan di hadapan hukum. Sistem hukum yang seharusnya menjadi penegak keadilan seringkali terjerat dalam jaringan kekuasaan dan pesanan. Hingga mengorbankan prinsip-prinsip keadilan sejati.
Hakim yang seharusnya menjadi tiang keadilan terkadang harus menundukkan kepala pada penyuap dan perintah dari mereka yang berkuasa. Begitu pula dengan aparat yang seharusnya menjaga keamanan dan ketertiban malah terperdaya dan diperalat demi kepentingan kelompok tertentu. Dan munculnya fenomena "no viral no justice" adalah cerminan dari kondisi kegagalan hukum yang diterapkan, karena untuk mendapatkan keadilan selalu terkait dengan seberapa besar perhatian publik yang diberikan.
Semua permasalahan tersebut adalah dampak dari diterapkannya sistem kapitalisme sekuler yang ditegakkan pada prinsip kebebasan individu dan pasar bebas yang cenderung mengabaikan agama, sementara dalam politik Indonesia menganut sistem demokrasi sehingga menjadikan hukum buatan manusia sebagai landasan hukumnya. Di mana akibat keterbatasan dan kelemahan manusia dalam merancang sistem hukum cenderung menimbulkan konflik kepentingan. Terlebih di sistem kapitalisme saat ini yang berorientasi hanya pada materi, menjadikan uang dan kekuasaan jauh lebih berperan daripada kepatuhan pada hukum itu sendiri.
Di sisi lain, Islam sebagai agama sekaligus ideologi, telah memiliki hukum sendiri, di mana hukum-hukum dalam islam ditetapkan langsung oleh Allah Swt. melalui Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad saw. Dari keistimewaan ini menjadikan hukum dalam Islam menjadi konstan, tidak berubah sejak saat diturunkan. Selain itu, hukum dalam Islam juga mencakup beragam aspek kehidupan, mulai dari tata ibadah dan sosial hingga regulasi transaksi dan hukum pidana. Hal ini menunjukkan bahwa Islam adalah rahmat bagi seluruh alam, yang menyediakan panduan komprehensif bagi kehidupan manusia agar dapat berinteraksi secara adil dan harmonis.
Sementara itu, salah satu ciri khas hukum syariah Islam adalah konsep jawabir dan jawazir. Konsep jawabir merujuk kepada fungsi hukum sebagai jalan penebusan dari siksa akhirat, sedangkan konsep jawazir berkaitan dengan tujuan mencegah terulangnya kejahatan yang membahayakan individu maupun masyarakat secara luas. Dengan demikian, hukum-hukum dalam Islam tidak hanya menitikberatkan pada pemberian hukuman sebagai akibat dari tindakan, tetapi juga bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki perilaku guna menciptakan tata nilai masyarakat yang lebih baik.
Dalam implementasinya, hukum syariah Islam menempatkan keadilan sebagai prinsip utama tanpa pandang bulu, dengan transparansi dalam setiap proses hukum untuk mencapai kedamaian bagi seluruh umat manusia. Oleh karenanya menjadikan hukum syariah Islam sebagai fondasi bagi sistem hukum Indonesia dapat menjadi langkah strategis dalam mencapai keadilan universal dan penegakan hukum yang lebih efisien serta adil.
Dengan demikian untuk mengatasi ketidakadilan hukum dan meningkatkan penegakan hukum yang efektif, diperlukan reformasi dalam sistem hukum dan politik Indonesia. Salah satunya adalah dengan mencampakkan sistem kapitalisme demokrasi dan menerapkan sistem Islam kafah, sehingga hukum yang berlaku adalah hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. Niscaya Indonesia dapat menjadi teladan bagi negara-negara lain dalam upaya mencapai keadilan yang merata bagi seluruh warganya.
Wallahualam. [MA]
0 Comments: