Oleh. Nur Kasanah, S.Pd
(Kontributor SSCQMedia.Com)
SSCQMedia.Com—Hetifah Sjaifudian, Ketua Komisi X DPR menilai tindakan guru SD yang menghukum siswanya duduk di lantai lantaran menunggak Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) selama 3 bulan tidak etis dan melanggar prinsip-prinsip pendidikan (kompas.com, 12-1-2025).
Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar yang akrab dipanggil Cak Imin, juga mengutarakan hal yang serupa. Beliau mengaku prihatin menjumpai kasus dihukumnya siswa kelas IV SD berinisial MA di sekolah swasta Abdi Sukma kota Medan (kompas.com, 11-01-25).
Kasus ini mencuat setelah rekaman video amatir yang direkam oleh Kamelia seorang ibu siswa yang mengamuk di ruang kelas IV SD swasta Abdi Sukma sebab anaknya dihukum duduk di lantai. Hukuman tersebut sudah berlaku dari 6-7 Januari 2025 pukul 08.00 WIB sampai 13.00 WIB. Dalam video tersebut siswa terlihat menangis karena malu duduk di lantai. Kamelia pun mengungkapkan alasannya tidak membayar SPP selama 3 bulan atau sebesar Rp180.000 karena ia tak memiliki uang dan dana Program Indonesia Pintar akhir tahun 2024 masih belum kunjung cair.
Ketua Yayasan SD Swasta Abdi Sukma, Ahmad menegaskan bahwa sekolah tersebut dirancang untuk membantu masyarakat kurang mampu. Ahmad juga menegaskan bahwa tindakan menghukum siswa duduk dilantai tersebut bertentangan dengan aturan sekolah dan yayasan. Kejadian ini membuat netizen geram dan mengecam sebab insiden tersebut tidak pantas diberikan pada siswa di lingkungan pendidikan. Tindakan tersebut dapat berdampak buruk terhadap psikologis anak, seperti menurunnya kepercayaan diri dan kesehatan mental anak (Beritasatu.com, 11-01-2025).
Kegagalan Kapitalisme Menjamin Pendidikan
Pendidikan adalah hak untuk semua rakyat. Rakyat berhak menerima pendidikan yang berkualitas dan bermartabat sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 serta Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Ironisnya dalam sistem kapitalisme, negara tidak hadir secara nyata dalam mengurusnya, bahkan berlepas tangan dan menyerahkan masalah pendidikan pada swasta.
Banyak anak yang masih belum bisa mengakses pendidikan secara berkualitas, bahkan angka putus sekolah kian meningkat. BPS mencatat angka putus sekolah tingkat SD adalah 0,17% dan meningkat pada tahun 2024 menjadi 0,19%. Di samping itu, kualitas pendidikan di Indonesia juga dapat dilihat dari kurangnya sarana pendidikan. Hal ini wajar karena kapitalisme sudah mendarah daging di benak masyarakat.
Pendidikan yang seharusnya orientasinya mencerdaskan bangsa kini sebagai ladang komersialisasi. Ada uang, ada pendidikan berkualitas. Akibatnya sekolah hanya dianggap sekadar untuk mendapatkan ijazah agar mendapatkan gaji yang memuaskan. Lulusan yang akan tercetak dari sistem kapitalisme adalah anak-anak yang siap kerja, bukan yang siap untuk menyelesaikan permasalahan umat. Inilah wajah kegagalan kapitalisme menjamin pendidikan.
Pendidikan gratis tidak akan pernah terwujud di sistem kapitalisme. Undang-Undang yang ada hanya dibuat tanpa dilaksanakan apabila bertentangan dengan kepentingan kapital (pemilik modal). Seandainya pendidikan gratis dapat diakses oleh semua anak-anak dari semua kalangan, maka tidak akan terjadi peristiwa siswa dihukum secara tidak etis lantaran menunggak uang SPP.
Khilafah Menjamin Pendidikan
Islam menetapkan bahwa pendidikan adalah kewajiban negara, yang termasuk dalam layanan publik yang ditanggung langsung oleh negara. Hal ini berarti negara Islam menjamin sepenuhnya pembiayaan pendidikan, baik biaya pendidikan siswa, gaji guru/dosen, infrastruktur dan sarana prasarana. Secara garis besar Khilafah menyediakan pendidikan gratis yang dapat diakses oleh siswa yang mampu atau kurang mampu dari segi ekonomi begitupun siswa yang cerdas atau tidak. Tidak ada perbedaan pelayanan terhadap siswa dalam strata ekonomi. Semua dilakukan untuk merealisasikan peran negara sebagai pengurus (raa'in) urusan rakyatnya. sesuai dengan sabda Rasulullah, "Imam (khilafah) adalah raa'in dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya." (HR Bukhari).
Pendidikan yang terjamin dan berkualitas ini hanya dapat terwujud dalam negara Khilafah. Hal ini karena sumber pembiayaan pendidikan formal dalam negara Khilafah sepenuhnya dari Baitulmal pada pos kepemilikan umum, yang berasal dari sumber kekayaan alam, tambang minyak dan gas, hutan, laut dan hima (milik umum yang penggunaannya telah dikhususkan). selain itu negara tidak melarang masyarakat yang memiliki kelimpahan harta untuk berperan serta dalam pendidikan secara suka rela.
Secara administrasi pun dilakukan pada tiga prinsip, yaitu kecepatan dalam layanan, sederhana dalam aturan dan dilakukan oleh orang-orang yang kapabilitas. prinsip-prinsip ini jelas memudahkan siswa mengakses pendidikan yang bekualitas, sehingga pelayanan pendidikan dalam sistem Islam benar benar untuk mencetak generasi penerus peradaban yang gemilang dan tidak akan ada kasus kasus siswa dihukum diakibatkan keterlambatan soal biaya. Wallahualam bissawab. [ry].
0 Comments: