Danantara, Buah Hati Kapitalisme Indonesia

Oleh. Resti Ummu Faeyza
(Kontributor SSCQMedia.Com)

SSCQMedia.Com—Pada penghujung Februari 2025, masyarakat Indonesia dikejutkan dengan diresmikannya Badan Pengelola Investasi Danantara oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Dikutip dari laman resmi Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan Danantara pada Senin, 24 Februari 2025. Peluncuran badan yang dilakukan di halaman Istana Kepresidenan tersebut bertujuan untuk mengelola investasi nasional. (detik.com, 25/2/2025).

Danantara diluncurkan dengan tujuan untuk memajukan pembangunan dan tentu saja perekonomian Indonesia. Danantara berperan mengkonsolidasikan aset-aset milik pemerintah, BUMN. Tujuannya agar aset-aset tersebut dapat terintegrasi dan digunakan untuk melaksanakan kebijakan investasi nasional. Berdasarkan keterangan dari laman Portal Informasi Indonesia, nantinya Danantara akan berjalan dengan acuan konsep yang digunakan oleh Temasek Holdings Limited, badan investasi milik Singapura. Peran Danantara disebut mirip dengan INA (Indonesia Investment Authority) yang resmi berdiri pada 2021 lalu. Hanya saja, cakupan Danantara nantinya akan lebih luas.

Danantara digadang-gadang akan bisa mengoptimalisasi BUMN dan menjadikannya sebagai pemimpin kelas dunia di tiap-tiap perusahaannya. Mengubah setiap usaha menjadi kompetitif, profesional, dan terintegrasi dalam ekonomi global. Sehingga pengelolaan dividen BUMN yang “dicaplok” oleh Danantara akan turut menunjang pemerataan pembangunan di Indonesia.

Rencananya, semua BUMN bakal turut masuk daftar kelolaan Danantara. Kendati begitu, dikabarkan adanya 7 BUMN yang bakal dikonsolidasikan terlebih dahulu, yakni Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, PLN, Pertamina, Mining Industry Indonesia, Telkom Indonesia, dan Bank Negara Indonesia. (detik.com,25/2).

BPI Danantara Berisiko Bagi Rakyat

Tidak sedikit pengamat ekonomi yang mengkhawatirkan hadirnya badan investasi yang akan membawahi BUMN ini. Apalagi ketika kita melihat negara tetangga, Malaysia. Dengan program badan investasi 1 MDB yang juga serupa dengan Danantara, Malaysia mengalami banyak skandal. Di antaranya terkait penyalahgunaan kekuasaan, pencucian uang dan korupsi yang dilakukan Najib Razak dan kroni-kroninya. Hal ini tidak menutup kemungkinan akan terjadi juga pada Badan Pengelola Investasi Danantara.

Efisiensi anggaran yang dicanangkan oleh Prabowo Subianto juga dianggap sangat tidak tepat. Banyak anggaran yang dipangkas dari kementerian-kementerian yang notabene berperan dalam sektor-sektor vital kebutuhan masyarakat seperti sektor pendidikan dan kesehatan. Apalagi seluruh dana hasil efisiensi sebesar Rp300 triliun (sekitar 20 miliar dollar AS) nantinya akan dialokasikan kepada BPI Danantara yang lembaga ini sendiri dikhawatirkan akan menjadi sarang tikus (koruptor).

Alasan bahwa BPI Danantara ini sangat berbahaya dan beresiko bagi masyarakat Indonesia, di antaranya yaitu, dengan dialokasikannya dana hasil efisiensi anggaran pada BPI Danantara, maka masyarakat akan mengalami kemerosotan ekonomi, berkurangnya daya beli, tidak terpenuhinya kebutuhan akan pendidikan hingga akan semakin sulit mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai. Alih-aih menyimpan dana untuk diinvestasikan, keberadaan Danantara justru memperlambat pembangunan. Karena investasi ini adalah investasi jangka panjang yang terlalu lama  hasilnya bisa dirasakan oleh masyarakat. Belum lagi, program prioritas rezim yang berkuasa hari ini adalah pengadaan makan bergizi gratis. Sektor peluang kerja, pendidikan dan kesehatan justru mendapat urutan yang bukan prioritas. Sedangkan kondisi masyarakat hari ini sudah sangat kritis dan membutuhkan pertolongan dari para penguasa.

Kepemimpinan Islam Mengutamakan Kebutuhan Rakyat

Islam memiliki cara pandang yang berbeda dengan upaya pelaksanaan program kesejahteraan bagi masyarakat. Dalam sebuah negara Islam (Khilafah Islamiah) terdapat struktur yang salah satu bagian yaitu Departemen Kemaslahatan Rakyat. Dalam kitab Struktur Negara Khilafah karangan Syaikh Taqiyuddin An Nabhani, departemen tersebut disebutkan memiliki peran untuk mengatur segala bentuk kebutuhan masyarakat. Salah satunya, memenuhi kebutuhan akan pendidikan dan kesehatan. 

Penguasa wajib menyalurkan dana atau harta yang dimiliki oleh Baitulmal untuk di sampaikan kepada rakyat. Sesuai dengan kebutuhan di masing-masing wilayah bagian Khilafah. Tidak ada opsi untuk mengelola terlebih dahulu harta tersebut apalagi diinvestasikan pada hal yang bukan prioritas. Apalagi dalam kondisi masyarakat yang sudah sangat menderita dan tidak mampu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri.

Keberadaan BPI Danantara sendiri, merupakan sebuah keniscayaan yang pasti terjadi dalam sistem kapitalisme. Para pemimpin dalam sistem yang rusak ini akan terus berupaya melahirkan badan maupun program yang bertujuan untuk kepentingan dirinya maupun golongannya sendiri. Para penguasa lebih rentan untuk menutup mata dengan kondisi nyata masyarakat di lapangan. Kebangkrutan suatu negara juga menjadi hal yang tidak bisa ditolak dalam sistem ini. Sehingga masyarakat jauh dari kata maslahat. Sampai kapan kita akan bertahan dengan kondisi seperti ini?

Semoga masyarakat segera membuka mata, membuka hati dan pikiran. Bahwasanya, tidak ada aturan yang akan memuliakan dan memanusiakan manusia selain aturan dan sistem yang turun dari Sang Pencipta, Allah azza wa jalla.

Wallahualam bissawab. [Hz]