Kapitalisme Meniscayakan Budaya Korupsi

SSCQMedia.Com—Tagar #IndonesiaGelap yang tempo hari sempat viral makin menampakkan realitanya. Bagaimana tidak, persoalan negeri ini makin kompleks. Dari mulai PHK besar-besaran berbagai perusahaan, korupsi yang menggemparkan jagat maya seperti kasus korupsi Pertamina, emas Antam, dan minyak kita. Seolah mengisyaratkan Indonesia gelap bukan sekadar tagar. 

Sudah sejak lama sejatinya negeri ini tidak dalam kondisi baik-baik saja. Terparah adalah pada periode Jokowi, bahkan sampai sekarang kasus-kasus yang terungkap adalah kasus yang seharusnya terungkap pada masa pemerintahan Jokowi. Namun, seolah oknum satu dan lainnya saling melindungi agar kejahatan mereka tidak sampai dibongkar ke khalayak. Sungguh miris melihat fakta yang terjadi hari ini. Indonesia sebenarnya tidak kekurangan orang-orang pintar, hanya kekurangan orang jujur.

Dalam sistem kapitalisme budaya korupsi memang sebuah keniscayaan. Ini karena asas dari sistem ini adalah materi atau manfaat. Sistem ekonominya juga berorientasi pada keuntungan dan pertumbuhan ekonomi. Dalam sistem ini, perusahaan dan individu berlomba-lomba untuk memperoleh keuntungan maksimal. Hal ini dapat menyebabkan korupsi, karena beberapa orang mungkin menggunakan cara-cara tidak etis untuk memperoleh keuntungan.

Dalam sistem kapitalisme, uang dan kekuasaan menjadi tujuan utama. Hal inilah yang akhirnya menyebabkan beberapa orang menjadi terlalu fokus pada memperoleh uang dan kekuasaan, sehingga mereka mungkin melakukan korupsi untuk mencapai tujuan tersebut.

Dalam sistem kapitalisme, regulasi dan pengawasan sangatlah lemah. Hal ini jelas memicu tindak korupsi, karena beberapa orang mungkin menggunakan kesempatan ini untuk melakukan tindakan tidak etis. Bahkan orang-orang yang hidup dalam sistem ini cenderung mau melakukan apa saja demi tercapainya sebuah tujuan kemaslahatan. Intinya, mereka rela melakukan apa saja demi mendapatkan kebahagiaan sekalipun harus mengorbankan kebahagiaan khalayak ramai.

Penganut sistem kapitalisme memiliki  budaya konsumtif dan materialistik. Hal ini tentu saja dapat menyebabkan beberapa orang menjadi terlalu fokus pada memperoleh barang-barang material, sehingga sangat mungkin akhirnya mereka melakukan korupsi untuk mencapai tujuan tersebut. Orang-orang yang hidup dalam sistem ini lebih fokus pada gaya hidup ketimbang kebutuhan hidup. Maka, wajar adanya jika korupsi marak, karena mereka memerlukan dana yang tidak sedikit untuk bisa memenuhi gaya hidupnya.

Dalam banyak kasus, sistem kapitalisme memiliki keterlibatan politik dan bisnis yang sangat erat. Hal ini dapat menyebabkan korupsi, karena beberapa orang akan menggunakan keterlibatan ini untuk melakukan tindakan tidak etis. Orang-orang bahkan penguasa dalam sistem kapitalisme cenderung tidak memegang prinsip transparansi dan akuntabilitas. Padahal, hal tersebut jelas bisa menyebabkan korupsi, karena sangat memungkinkan beberapa orang menggunakan kesempatan ini untuk melakukan tindakan tidak etis seperti korupsi.

Solusi hakiki untuk mengatasi seluruh permasalahan termasuk korupsi adalah dengan menerapkan sistem Islam secara menyeluruh dalam kehidupan. Ini karena sistem Islam, hukum dan aturannya jika diterapkan mampu meminimalkan berbagai kejahatan termasuk korupsi.

Pemimpin dalam negara Islam akan dipilih oleh umat melalui proses baiat. Pemimpin dalam Islam dipastikan orang yang kompeten dan ahli agama. Dia paham jika jabatan hanya titipan dan akan dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, dia akan selalu takut dengan azab Allah jika sampai dia tidak amanah dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang pemimpin (khalifah).

Dalam menjalankan kepemimpinannya, seorang khalifah akan meningkatkan regulasi dan pengawasan juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Khalifah tidak akan membiarkan ada celah untuk para pejabatnya bisa melakukan tindak korupsi. Khalifah juga akan meningkatkan penegakan hukum dan pengadilan yang adil. Hukum tidak akan tajam ke bawah, tumpul ke atas. Setiap warga akan mendapatkan keadilan yang sama.

Pemimpin akan memberikan hukuman yang berat kepada para pelaku korupsi. Hukuman bisa berupa takzir atau bahkan potong tangan. Ini karena tindak korupsi adalah tindakan yang merugikan rakyat. Karena tindakannya tersebut akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat banyak. Sehingga wajar jika negara pasti akan menjatuhkan hukuman seberat-beratnya untuk para pelaku korupsi (koruptor). 

Payakumbuh, 9 Maret 2025 [An]