Kontroversi Retret Pejabat dan Kesejahteraan Rakyat

Oleh. Indri Wulan Pertiwi
Aktivis Muslimah Semarang
(Kontributor SSCQMedia.Com)

SSCQMedia.Com—Di tengah berbagai tekanan ekonomi akibat kebijakan efisiensi yang dihadapi oleh sebagian besar masyarakat, tindakan pemerintah menyelenggarakan retret bagi pejabat menjadi perdebatan. Meskipun retreat dianggap penting untuk persiapan pejabat dalam tugasnya, namun penting juga mempertimbangkan sisi lain retreat yang sering dilakukan dengan fasilitas mewah.
Selain menimbulkan kontroversi terhadap semangat efisiensi, hal ini juga menunjukkan kurangnya kepekaan pemerintah terhadap kebutuhan riil rakyat.

Pada tanggal 20 Februari lalu, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik 961 kepala dan wakil kepala daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Istana Kepresidenan. Setelah dilantik, para kepala daerah akan mengikuti retret atau orientasi khusus di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, selama seminggu mulai tanggal 21 hingga 28 Februari 2025.

Kendati Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan bahwa retret tersebut juga bertujuan untuk memperkuat hubungan emosional dan kerja sama yang baik antara pemerintah daerah. Namun, pengamat hukum tata negara dari Universitas Andalas, Feri Amsari, menekankan bahwa pembinaan tersebut seharusnya berhubungan erat dengan tugas pemerintahan daerah terkait tata kelola pemerintahan pusat dan daerah, kerja sama antar daerah, keuangan daerah, dan kepegawaian daerah. Menurutnya, jenis pembinaan seperti retret mungkin tidak selalu diperlukan dalam konteks pembinaan dan pendidikan kepada pemerintah daerah (voaindonesia.com, 20-02-2025).

Kesadaran akan realitas kehidupan rakyat seharusnya menjadi aspek yang fundamental dan tidak boleh diabaikan oleh para pemimpin setiap kali mereka mengesahkan kebijakan.  Dengan demikian, para pemimpin dapat lebih efektif dalam merumuskan kebijakan yang mengutamakan kepentingan masyarakat luas. Dengan kata lain, maslahat rakyat adalah prioritas.

Terlebih lagi, dalam upaya meningkatkan efisiensi anggaran yang sedang dilakukan pemerintah, adanya retreat sangat kontradiktif dengan semangat efisiensi. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang lebih mendalam untuk menilai apakah retreat benar-benar memberikan nilai tambah yang sebanding dengan biaya yang dikeluarkan atau hanya merupakan pemborosan anggaran yang tidak terarah.

Dalam  Sistem Kapitalisme, peran negara  seringkali hanya sebagai operator dan fasilitator kebijakan atau peraturan untuk korporasi daripada sebagai pembela kepentingan rakyat. Hal ini sering kali mengakibatkan prioritas diberikan pada kepentingan korporasi dan eli6t politik, daripada  kebutuhan dan kesulitanfyarakat luas.

Ketidakseimbangan prioritas ini menciptakan kesenjangan yang mencolok antara apa yang dianggap penting oleh para pembuat kebijakan dan kebutuhan riil yang dihadapi oleh rakyat. Hal ini juga mencerminkan hilangnya kepekaan pemerintah terhadap kesulitan dan kebutuhan jangka panjang rakyat yang seharusnya menjadi fokus utama dari kebijakan yang dibuat.

Selain itu, adanya kebijakan efisiensi pengelolaan anggaran seharusnya mengedepankan prinsip bahwa setiap pengeluaran harus memberikan nilai tambah yang signifikan bagi masyarakat luas. Oleh karenanya daripada melakukan retreat untuk para pejabat, sebaiknya lebih difokuskan pada peningkatan kapasitas, kompetensi, dan kepemimpinan mereka agar lebih efisien dalam mengelola pemerintahan dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

Terlebih saat ini negara tengah menghadapi tantangan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan kebutuhan dasar, seperti kesehatan, pendidikan, lapangan kerja, dan lainnya, maka menjadi penting bagi pemerintah untuk mengevaluasi kembali prioritas pengalokasian anggaran. Keberpihakan terhadap kepentingan rakyat seharusnya menjadi pijakan utama dalam setiap kebijakan yang diambil. Sebab pemerintah memiliki tanggung jawab moral untuk mewakili suara rakyat dan bertindak demi kesejahteraan bersama, bukan sekadar memprioritaskan kepentingan korporasi dan elite politik.

Hal tersebut tentu jauh berbeda dengan nilai-nilai Islam, baik dalam kepemimpinan maupun pengelolaan negara, yang memiliki tuntutan etika dan akhlak yang tinggi. Dalam Islam, pemimpin atau penguasa diberikan amanah oleh Allah untuk mengemban tanggung jawabnya secara adil, menjaga kesejahteraan rakyat, dan memastikan keadilan dalam pemerintahan. Prinsip-prinsip seperti amanah dan tanggung jawab menjadi landasan utama dalam kepemimpinan sesuai ajaran agama Islam.

Pemimpin dalam Islam dituntut untuk menjalankan kepemimpinan dengan penuh kesadaran karena mereka akan dimintai pertanggungjawaban atas amanah yang dipercayakan kepada mereka. Hal ini mencakup pelayanan kepada masyarakat, pengelolaan negara yang baik, dan upaya nyata untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selain itu, pemimpin Islam juga dituntut menjadi teladan dalam mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi atau golongan tertentu.

Sistem pendidikan Islam juga diarahkan untuk menghasilkan generasi pemimpin yang siap mengemban amanah kepemimpinan dengan penuh tanggung jawab dan rasa empati terhadap kebutuhan rakyat. Oleh karenanya pembelajaran dalam sistem pendidikan Islam tidak hanya terfokus pada aspek kognitif semata, tetapi juga pada pengembangan karakter yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, dan keberpihakan kepada yang lemah dalam masyarakat sebagai bagian integral dari pembentukan karakter calon pemimpin yang amanah.

Khilafah,  adalah sistem pemerintahan yang  didasarkan pada prinsip-prinsip Islam yang komprehensif. Sistem ini dirancang langsung oleh Allah Swt. untuk menciptakan kebaikan dan keseimbangan dalam kehidupan. Dengan demikian, nilai-nilai Islam dalam kepemimpinan dan pengelolaan negara menempatkan tanggung jawab dan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas utama. Keberpihakan kepada kebutuhan rakyat, integritas dalam menjalankan amanah, serta komitmen terhadap keadilan menjadi pilar utama dalam sistem pemerintahan yang berlandaskan pada ajaran Islam. Wallahu'alam. [ry].