Memaksakan Efisiensi Anggaran, Layanan Publik Dikorbankan

SSCQMedia.Com—Dalam sebuah pidato yang disampaikan pada acara perayaan ulang tahun ke-17 Partai Gerindra, Presiden Prabowo Subianto yang juga menjabat sebagai Ketua Umum partai tersebut, mengumumkan rencana penghematan anggaran yang akan dilakukan dalam tiga tahap. Total nilai penghematan yang direncanakan mencapai Rp750 triliun.

Efisiensi diperlakukan pada banyak bidang. Bahkan, efisiensi juga sampai mengenai alokasi dana untuk rakyat, infrastruktur, pendidikan tinggi, dan dana riset. Semua itu padahal sangat penting, tetapi tetap diberlakukan pemangkasan anggaran.

Pemangkasan anggaran yang drastis pada infrastruktur akan berdampak pada penutupan proyek-proyek vital. Sebagai contoh dalam infrastruktur publik seperti halnya jalan. Dengan dipangkasnya anggaran, maka perbaikan jalan berlubang atau rusak menjadi tertunda, bahkan tanpa kejelasan. Selama ini saja, masalah jalan yang rusak kurang mendapat respons sigap dari pihak berwenang. Meskipun sudah dilaporkan, jalan-jalan yang rusak itu seakan dibiarkan saja.

Begitu pula proyek bendungan dan irigasi yang penting bagi pertanian bisa-bisa ditunda atau dibatalkan akibat pemangkasan anggaran yang tidak tepat. Hal ini dapat menghambat pertanian dan menyulitkan petani. Anggaran untuk bidang pertanian sangat penting guna mendukung ketersediaan bahan pangan untuk rakyat. Maka dari itu, tersedianya infrastruktur yang mendukung merupakan kebutuhan yang mendesak.

Dampak lain pemangkasan anggaran berupa meningkatnya gelombang PHK di berbagai lembaga. Dengan adanya pemangkasan anggaran, banyak karyawan yang merupakan tenaga lepas akan dikurangi. Di tengah kondisi ekonomi yang buruk dan sulitnya mencari pekerjaan, PHK menjadi momok yang menakutkan bagi para pekerja honorer. Bagaimana mereka akan mendapatkan pekerjaan dan penghasilan untuk keluarga?

Untuk bagian-bagian yang tidak menyangkut hajat rakyat seperti perjalanan dinas, efisiensi bisa diterapkan. Namun, untuk kebutuhan mendesak rakyat rasanya tidak bijak bila dipangkas anggarannya.

Bila dicermati, efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah sebenarnya adalah untuk mendukung program makan siang gratis (MBG). Program ini seperti dianakemaskan pemerintah dan membutuhkan dana sangat besar. Karena itulah, pemerintah seperti mencari-cari celah agar anggaran di tempat lain dimungkinkan untuk dialihkan ke program MBG. Pemerintah seperti memaksakan diri untuk menjalankan program bagaimana pun caranya tanpa melihat kondisi keuangan. Imbasnya, anggaran untuk pelayanan publik lainnya menjadi berkuran dan tentu saja hasilnya tidak maksimal. 

Program MBG yang menjadi andalan tersebut dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan harapan. Dalam praktiknya, ternyata tidak semua sekolah mendapatkan makan gratis. Bahkan, ada sekolah yang sebelumnya mendapat makan gratis, akhirnya dihentikan tanpa ada alasan yang jelas. 

Terkesan bahwa pengambilan keputusan melakukan efisiensi itu seperti tanpa persiapan yang matang sehingga tidak efektif. Bidang-bidang yang membutuhkan anggaran besar malah terkena efisiensi.

Instruksi Presiden (Inpres) nomor 2 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025 ini dampaknya jauh lebih besar dari dugaan awal. Bidang bidang yang seharusnya dibiayai karena merupakan kebutuhan mendasar dan merupakan kebutuhan publik menjadi terbengkalai sehingga mengakibatkan kemudharatan bagi masyarakat. 

Sebagai muslim, tentu yang menjadi patokan kita adalah syariat Islam. Syariat Islam mengatur segala hal dalam kehidupan, termasuk urusan dalam mengatur anggaran negara. Aturan Islam yang lengkap ini akan memandu dan mengarahkan para penguasa dalam melaksakanan tugas kenegaraannya sehingga terwujudlah kesejahteraan dan kebahagiaan bagi seluruh rakyat. 

Di dalam Islam, pemimpin adalah seorang ra'in yang bertanggung jawab mengurusi segala kebutuhan rakyatnya. Dia harus mengerahkan pikiran dan tenaganya agar kehidupan rakyat yang dipimpinnya bisa aman dan sejahtera. Tugasnya adalah melayani rakyat sebagaimana perintah syariat.

Dalam menjalankan tugasnya untuk mengurus rakyatnya, seorang penguasa tidak boleh melakukan dan mengambil keputusan semaunya sendiri. Setiap kebijakannya harus sesuai dengan hukum syarak. Kekuasaannya adalah untuk menegakkan syariat Allah. Adapun kedaulatan tetap berada di tangan syarak.

Penguasa hanya tunduk perintah syariat. Tidak boleh baginya tunduk pada pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu. Dia tidak boleh membiarkan dirinya disetir oleh para pemilik modal dalam mengambil keputusan. 

Penguasa juga tidak boleh memberikan hak istimewa kapada para pemilik modal karena hakikatnya meraka sama dengan semua rakyat yang lain. Tidak ada perlakuan yang istimewa untuk mereka.

Sistem ekonomi Islam memungkinkan negara memiliki sumber dana untuk menjalankan tugasnya. Negara tidak perlu bergantung pada utang dan pajak untuk mendukung pelaksanaan pelayanan kepada rakyat. Sumber-sumber itu bisa diambil dari ghonimah, kharaj, zakat, fai', harta milik umum, dll. 

Dari harta milik umum saja, negara kita memiliki sumber daya alam (SDA) yang sangat berlimpah. SDA ini dikelola oleh negara dan sama sekali tidak diserahkan ke pihak swasta, baik asing maupun dalam negeri. Hasilnya kemudian dikembalikan kepada rakyat melalui harga-harga kebutuhan yang murah atau dalam bentuk pemenuhan fasilitas umum yang dapat diakses oleh semua orang. 

Dengan harta milik umum ini, negara akan bisa memenuhi kebutuhan rakyat baik kesehatan maupun pendidikan. Bahkan, kebutuhan makan sehat bagi rakyat secara menyeluruh dapat terselenggara. 

Pengelolaan SDA ini juga akan membuka lapangan kerja yang luas untuk rakyat. Orang tidak akan kesulitan mencari pekerjaan sehingga mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarga. 

Tata kelola menurut sistem Islam ini menghasilkan kemaslahatan untuk semua. Negara mampu mengelola anggaran dengan tepat sehingga tidak terjadi kebocoran ataupun inefisiensi. Anggaran dialokasikan sesuai dengan posnya masing-masing. Pemangkasan anggaran yang berujung mengorbankan pelayanan rakyat pun dapat dihindarkan. 

Penerapan sistem ekonomi dan politik Islam akan memungkinkan negara mengambil kebijakan dan menyelenggarakan pelayanan publik secara maksimal dan mandiri. Karena itu, menerapkan Islam secara kaffah menjadi jalan satu-satunya untuk mengatasi permasalahan anggaran yang membelit negara selama ini. Hanya dengan Islam, kesejahteraan hakiki untuk seluruh rakyat dapat terealisasi. [Rn]