PHK Masal, Bukti Bobroknya Negara dalam Naungan Kapitalisme

SSCQMedia.Com—Bak gelombang tsunami yang menghantam para pekerja, sebanyak 8.400 orang terkena badai masal pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh PT Sri Rejeki Isman Tbk atau PT Sritex. Airlangga Hartono selaku menteri koordinator bidang perekonomian dan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengungkapkan akan bertanya langsung kepada tim Kurator PT Sritex. Sedangkan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan mengungkapkan keharusan tunduk kepada negara hukum terkait PHK masal tersebut. (CNBC Indonesia, 02 Maret 2025).

Tim kurator kepailitan Sritex Group, Denny Ardiansyah, mengungkapkan penilaiannya terhadap alasan dilakukannya PHK massal kepada lebih dari 8.400 orang tersebut, terungkap bahwa ada beberapa pertimbangan untuk tidak melanjutkan usaha PT Sritex, yautu modal kerja yang tidak ada, kebutuhan tenaga kerja, biaya produksi yang tinggi, hingga dikhawatirkan justru akan mengakibatkan pailit. Menunda PHK hanya akan membebani para buruh karena perusahaan kerap merugi dan tak memiliki kemampuan untuk membayar tunjangan hari raya (THR). (CNN Indonesia, 02 Maret 2025).

Tingginya angka PHK menjadi salah satu bukti bahwa pemimpin di negara ini hanya memiliki janji palsu nan dusta. Tong kosong nyaring bunyinya, itulah kalimat yang menggambarkan janji-janji para calon pemimpin di negeri ini. Adanya janji yang menjadi harapan besar bagi rakyat Indonesia, seperti akan dibukanya lapangan kerja secara besar-besaran amat menarik perhatian massa. Sedangkan waktu memberikan bukti nyata, akan kegagalan dari omong kosong yang dijanjikan itu. 

Inilah permainan dari sistem kapitalisme yang diterapkan di Indonesia. Janji-janji calon pemimpin dijadikan sebagai bisnis, demi mulusnya akal bulus untuk kursi kepemimpinan yang akan diduduki. Kapitalisme adalah  sistem yang salah sejak dilahirkannya, adanya kegagalan dalam memandang posisi negara dan sistem perekonomian, sehingga berdampak besar bagi rakyat yang dipimpinnya. Bukan berdampak baik dalam mengatur ekonomi dalam negara, tapi kapitalisme menyumbang kegagalan terbesar bagi rakyatnya dengan menjadikan rakyat sebagi sumber keuntungan belaka. 

Akibatnya, bukan kesejahteraan yang didapatkan oleh rakyat, tapi kesengsaraan dengan memeras rakyat agar para pemilik modal meraih keuntungan sebanyak-banyaknya. Dalam pandangan kapitalisme, pemimpin negara hanya sebagai tukang ketok palu, regulator dan fasilitator yang mengawasi berjalannya kegiatan ekonomi dari kejauhan saja. Sedangkan seluruh mekanismenya diserahkan kepada pemilik modal, yang tentunya menjadikan investor berkeuntungan besar. Para pekerja atau rakyat dibuat sengsara dan diperas tenaganya untuk menghasilkan materi sebanyak-banyaknya bagi para investor tersebut. 

Para pekerja semakin kalut saat adanya PHK, karena hal itu akan berdampak besar bagi penghasilan dan regulasi ekonomi dalam kehidupan pribadi maupun keluarganya, terutama bagi kepala keluarga. Sungguh, kapitalisme membuat sengsara.

Fenomena ini akan terus berulang jika sistem kufur ini masih bercokol di negeri ini. Negara akan tetap berfokus kepada para investor.

 Islam memberikan kesejahteraan bagi para pekerja, individu dan masyarakat dalam bidang perekonomian. Di dalam sistem kepemimpinan Islam inilah, negara berperan sebagai pengurus dan penanggung jawab. 

Syari'at Islam memiliki serangkaian politik ekonomi Islam, yang mana aturan politik tersebut akan menjamin berbagai kebutuhan pokok berupa sandang, pangan, dan papan rakyatnya. Tak hanya itu, kebutuhan terhadap pendidikan, kesehatan, dan keamanan bagi tiap individu terpenuhi dengan sebaik mungkin. Tanpa merugikan rakyat yang dipimpinnya. 

Dalam politik ekonomi Islam oleh Khilafah Islamiyah ini terdapat dua mekanisme untuk menjalankan amanahnya kepada rakyat, yakni secara langsung dan tidak langsung. Ada pun tindakan secara langsung oleh Khilafah dengan menyediakan berbagai sarana pendidikan, kesehatan dan berbagi fasilitas yang dibutuhkan rakyat secara gratis. Sehingga rakyat dan para pekerja tidak terbebani dalam memenuhi kebutuhan hidup dan kebutuhan lainnya. 

Mekanisme gratisnya berbagi fasilitas ini karena adanya biaya dari Baitulmal. Baitulmal memiliki pemasukan besar, terutama dari pengelolaan harta milik umum seperti pertambangan, hutan, laut, dan lain sebagainya. Negara juga memfasilitasi rakyat dengan lapangan pekerjaan sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Sehingga rakyat tak terjebak dengan omong kosong para calon pemimpin seperti pada sistem kapitalis.

Industrialisasi dilakukan oleh Khilafah dengan membuka lapangan pekerjaan secara masal, sehingga rakyat lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Bidang pertanian, peternakan, dan perdagangan ditingkatkan sehingga menyerap banyak tenaga kerja. Lingkungan kerja yang kondusif menjadikan para pekerja lebih mudah untuk lebih produktif dalam pekerjaannya.

Adanya akad kerja yang dilakukan oleh pengusaha dan para pekerja dilakukan secara syar'i, sehingga tidak ada kezaliman yang akan dilakukan oleh setiap pihak. “Saudara kalian adalah pekerja kalian. Allah jadikan mereka di bawah kekuasaan kalian.” (HR. Al-Bukhari). 

Sebagaimana perintah Allah melalui Rasulnya, dengan adanya hadis tersebut, terdapat perintah agar pengusaha dapat memperlakukan para pekerjanya dengan baik. Sehingga fenomena PHK seperti yang ada dalam sistem kapitalisme, dijamin ketidakadaannya. 

Itulah kebijakan kepemimpinan dalam naungan Khilafah Islamiyah, dalam mewujudkan kesejahteraan yang hakiki bagi seluruh rakyat dan para pekerja. Tanpa was-was akan adanya badai PHK yang akan terjadi. 

Wallahualam bissawab. [Hz]